ASN Jakarta WFH Mulai Besok, Bagaimana dengan Karyawan Swasta?

JAKARTA - Warga Jakarta mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberlakukan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai solusi mengurangi polusi udara dan kemacetan. Warga menilai WFH hanya solusi sesaat.

Anggi Sucitra (30), salah satu karyawan swasta di Jakarta berharap pemerintah fokus menyelesaikan masalah polusi udara di Ibu Kota. Sebab ia juga merasakan kurang nyaman dengan kondisi udara Jakarta saat ini.

"Ngerasain udara tuh enggak bagus banget. Bahkan pagi aja enggak bisa hirup udara seger, enggak baik buat kita. Weekday hirup udara enggak bagus, weekend juga, sempet takut keluar rumah," katanya saat ditemui di lokasi Car Free Day (CFD) kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/8/2023).



Ia pun menyoroti kebijakan Pemprov DKI memberlakukan WFH hanya kepada ASN. Ia kurang setuju dengan kebijakan tersebut karena pekerja swasta juga membutuhkan solusi yang sama.

"WFH solusi sih, cuma yang kerja kan bukan ASN doang, kan ada perusahaan swasta juga. Untuk swasta enggak ada solusi, kurang setuju," ucapnya.

Menurut dia, solusi permasalahan polusi udara di Jakarta adalah dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.



"Jakarta sudah penuh banget, kendaraan juga banyak, concern untuk warga Jakarta naik kendaran umum, atau pajak kendaraan ditinggiin. Pemerintah harusnya lebih tahu," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Endika Rachmad (28). Ia tak menampik bahwa sebagian besar ASN menggunakan kendaraan bermotor untuk mobilitasnya. Namun, sebaiknya kebijakan WFH juga berlaku untuk perusahaan swasta.

"Kalau untuk PNS aja ya enggak (setuju). Kalau bisa seluruh karyawan yang bekerja, terutama yang di Jakarta (WFH), untuk mengurangi polusi," ucapnya.



Begitu pun dengan Lucky Farras Yunior, pria berusia 22 tahun itu menilai kebijakan WFH untuk ASN terkesan berat sebelah. Padahal justru lebih banyak perusahaan swasta di Jakarta.

"Itu berat sebelah, kenapa enggak tembak rata. Kalau bikin kebijakan ya harus rata, emang perusahaan milik negara doang? Swasta kan banyak juga. Mungkin kalau hitung perbandingan lebih banyak swasta," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Rolan (22),yang justru setuju dengan penerapan WFH bagi ASN.

"Tergantung sih kalau WFH, kan ada pekerjaan yang harus di lapangan. Tapi kalau pekerjaan yang bisa dari rumah dan menggunakan komputer, ya setuju," katanya.

Diketahui, Pemprov DKI akan memberlakukan kebijakan WFH bagi 75 persen ASN. Kebijakan itu berlaku selama dua bulan dimuai Senin 21 Agustus 2023 hingga 21 Oktober 2023.

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengurangi polusi udara dan mengurai kemacetan dan dalam rangka menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada 5-7 September 2023.