Pemprov Banten Dituding Tak Serius Tangani Asetnya di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengkritisi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dianggap tak serius atas sejumlah kebijakan penataan asetnya yang berada di Kota Tangsel.

Sindiran itu dilontarkannya saat menghadiri Rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) tujuh partai politik (parpol) pengusung pasangan calon gubernur Banten Wahidin Halim (WH)-Andika yang berlangsung di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Lubana Sengkol, Muncul, Setu, Tangerang Selatan, Minggu 4 Desember 2016 sore.

"Betul, saat ini Kota Tangsel salah satu penyumbang pajak terbesar ke provinsi, betul penduduk kota Tangsel mencapai 1,5 juta orang, betul Kota Tangsel sudah menjadi kota metropolitan. Tapi apa yang sebenarnya kita harapkan saat ini adalah kehadiran dari Provinsi Banten di Tangerang Selatan," kata Airin disambut applause peserta yang hadir.

Airin menggambarkan, beberapa kali pemerintahannya harus menanggung kritik dari masyarakat disebabkan lambannya pengelolaan sejumlah aset provinsi yang berada di wilayah Tangsel.

Misalnya, jalan milik provinsi di Pamulang dan Pondok Aren yang rusak dan dibiarkan terbengkalai cukup lama, lambannya revitalisasi sejumlah situ, hingga kebijakan biaya pendidikan gratis untuk level SMA dan SMK yang kewenangannya ada di provinsi.

"Masyarakat pahamnya wali kota yang tanggung jawab, padahal itu kewenangan provinsi. Tentu dengan gubernur yang baru nanti kita berharap Banten akan lebih baik sehingga dampaknya akan dirasakan pula oleh Kota Tangsel," kata Airin.