Sisa Waktu Pemerintahan, DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Fokus Tuntaskan RPJMD

BOGOR - DPRD Kota Bogor minta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun Pemkot Bogor fokus pada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2019-2024. Berdasarkan catatan DPRD Bogor, masih ada program yang belum terselesaikan.

Hal itu diungkapkan Anggota Banggar DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar saat menghadiri diskusi yang dihadiri seluruh stakeholder se-Kota Bogor dan perwakilan Pemprov Jawa Barat, Kamis (16/2/2023). Karnain datang mewakili Ketua DPRD Kota Bogor dan Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono.

Dalam RPJMD Kota Bogor, Wali Kota Bogor memiliki visi mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluarga. Untuk itu, Karnain berharap APBD Kota Bogor Rp3,1 triliun bisa disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ramah keluarga ini salah satu basic sasaran atau objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarus utamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” kata Karnain.

Karnain memaparkan tiga misi yang perlu diselesaikan dalam sisa waktu kurang lebih dua tahun ini. Yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas, dan Bogor Sejahtera.

Untuk Bogor Sehat, menurut Karnain, paradigma mencegah lebih baik daripada mengobati perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Di samping perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.

“Sehingga saya kira pengalokasian 10% dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin. Ini perlu kita pikirkan ke depan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru sehingga coverage layanan ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelasnya.

Terkait Bogor Cerdas, politikus PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemkot Bogor mengenai sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.

“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya, termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ungkapnya.

Terakhir, program Bogor Sejahtera perlu evaluasi terkait penyaluran program bantuan. Baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Sebab selama pandemi Covid-19, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan. Padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).