Soal Antrean Penumpang KRL, Pengamat: Jika Tak Ada Perubahan Akan Jadi Beban
Selasa, 07 Juli 2020 - 06:37 WIB
Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.
BOGOR - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai jika tak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat tentang penumpukan penumpang yang terjadi di Stasiun Bogor akan menjadi beban. Yayat menyatakan, antusiasme peningkatan penumpang hingga menimbulkan antrean panjang setiap Senin ini karena dibatasi adanya ketentuan aturan selama pandemi Covid-19.
"Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang," ujar Yayat saat dikonfirmasi terkait penumpukan penumpang di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020.
"Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah," tambahnya. (
)
Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. "Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020. Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 - 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," ungkap Bima Arya. ( )
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
"Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan," tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya. “Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.
Menurutnya, bila aktivitas KRL ini sudah tidak rentan, maka gerbong bisa ditambah kapasitasnya. "Tapi ini perlu kajian akademis juga. Makanya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat, akan sering dilakukan tes di sini untuk mengukur kerentanan. Pemkot Bogor gencarkan test swab di Stasiun Bogor untuk lebih memastikan tingkat kerentanan penularan Covid-19 di stasiun. Bila kerentanannya minimal, maka akan segera ditambah kapasitas di dalam gerbong," tandasnya.
Di tempat yang sama, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan peningkatan kepadatan penumpang sudah terjadi sejka jam 04.30 WIB. "Biasanya sampai jam 9 kami mengangkut 12.000 penumpang dari Bogor, untuk Senin hari ini prediksi kita lebih dari 15.000," ujar Anne.
Ia menambahkan, peningkatan terjadi karena banyak aktivitas perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai aktif kembali. "Kita tanya mereka (penumpang) belum menerapkan pola shifting dan bagaimana pun sebagai pekerja ingin tepat waktu namun diinformasikan kita tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti sebelum pandemi. Kapasitas angkut kita dengan social distancing adalah hanya 74 penumpang per gerbong. Minggu kemarin kita melayani 400 ribu penumpang, minggu ini kita prediksi naik 8 persen. Dalam keadaan normal kita mampu angkut 1,1 juta penumpang dan kita hampir mendekati normal ini," jelasnya.
"Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang," ujar Yayat saat dikonfirmasi terkait penumpukan penumpang di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020.
"Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah," tambahnya. (
Baca Juga
Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. "Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin 6 Juli 2020. Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 - 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," ungkap Bima Arya. ( )
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
"Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan," tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya. “Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.
Menurutnya, bila aktivitas KRL ini sudah tidak rentan, maka gerbong bisa ditambah kapasitasnya. "Tapi ini perlu kajian akademis juga. Makanya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat, akan sering dilakukan tes di sini untuk mengukur kerentanan. Pemkot Bogor gencarkan test swab di Stasiun Bogor untuk lebih memastikan tingkat kerentanan penularan Covid-19 di stasiun. Bila kerentanannya minimal, maka akan segera ditambah kapasitas di dalam gerbong," tandasnya.
Di tempat yang sama, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan peningkatan kepadatan penumpang sudah terjadi sejka jam 04.30 WIB. "Biasanya sampai jam 9 kami mengangkut 12.000 penumpang dari Bogor, untuk Senin hari ini prediksi kita lebih dari 15.000," ujar Anne.
Ia menambahkan, peningkatan terjadi karena banyak aktivitas perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai aktif kembali. "Kita tanya mereka (penumpang) belum menerapkan pola shifting dan bagaimana pun sebagai pekerja ingin tepat waktu namun diinformasikan kita tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti sebelum pandemi. Kapasitas angkut kita dengan social distancing adalah hanya 74 penumpang per gerbong. Minggu kemarin kita melayani 400 ribu penumpang, minggu ini kita prediksi naik 8 persen. Dalam keadaan normal kita mampu angkut 1,1 juta penumpang dan kita hampir mendekati normal ini," jelasnya.
(mhd)
tulis komentar anda