Meski Harga BBM Naik Keputusan Pemerintah, KSPI Demonya di DPR
Selasa, 06 September 2022 - 09:30 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, menolak kenaikan harga BBM.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, menolak kenaikan harga BBM. Meskipun kebijakan kenaikan harga BBM ini dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan utama yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak UU Cipta Kerja, dan menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 10%-13%.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor-kantor Gubernur seluruh Indonesia," kata Said Iqbal, Senin (5/9/2022) kemarin.
Tujuan dari aksi demonstrasi tersebut, Said Iqbal, adalah meminta Gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM.
"Untuk Jabodetabek akan diikuti 3.000-5.000 ribu orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, aksi unjuk rasa dari dari kelompok Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, sempat ricuh, Senin (5/9/2022) sore.
Massa mahasiswa berhasil menjebol kawat berduri yang dipasang polisi untuk menyekat aksi menuju Istana Negara. PMII menyuarakan empat tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut yakni menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
Kemudian mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan utama yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak UU Cipta Kerja, dan menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 10%-13%.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor-kantor Gubernur seluruh Indonesia," kata Said Iqbal, Senin (5/9/2022) kemarin.
Tujuan dari aksi demonstrasi tersebut, Said Iqbal, adalah meminta Gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM.
"Untuk Jabodetabek akan diikuti 3.000-5.000 ribu orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, aksi unjuk rasa dari dari kelompok Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, sempat ricuh, Senin (5/9/2022) sore.
Massa mahasiswa berhasil menjebol kawat berduri yang dipasang polisi untuk menyekat aksi menuju Istana Negara. PMII menyuarakan empat tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut yakni menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
Kemudian mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
(hab)
tulis komentar anda