Pemprov DKI Berencana Pidanakan Badan Usaha Hamilton Spa & Massage
Senin, 27 Juni 2022 - 13:57 WIB
Pemprov DKI Jakarta berencana memidanakan badan usaha Hamilton Spa & Massage di Ruko Grand Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto/MPI/Ari Sandita Murti
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana memidanakan badan usaha Hamilton Spa & Massage di Ruko Grand Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini Pemprov DKI telah mencabut izin usaha griya pijat tersebut.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, selain melakukan penutupan secara permanen pihaknya berencana memidanakan badan usaha griya pijat tersebut.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS di Polda Metro Jaya, jika dimungkinkan kita akan kenakan sanksi tindak pidana pelanggaran Perda terhadap badan usahanya karena orang perorangnya sudah diproses di kepolisian," ujarnya pada wartawan, Senin (27/6/2022).
Menurutnya, badan usaha Hamilton Spa & Massage telah terbukti melakukan pelanggaran Perda dan Pergub sehingga pihaknya menutup permanen griya pijat tersebut.
Pemprov DKI, lanjut dia, berencana menerapkan tindak pidana terhadap pelangagran Perda sesuai diatur dalam Perda No. 8/2007. Baca:Satpol PP DKI Tutup Permanen Hamilton Spa & Massage di Kebayoran Baru
"Di dalam Perda No 8/2007, ada pasal yang mengatur tentang tertib berusaha, apabila ada tahap tentang ketentuan pasal itu ada sanksi pidana kurungan (penjara) 60 hari atau denda maksimal Rp50 juta," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya guna menentukan bisa tidaknya penerapan aturan tersebut, apakah badan usaha Hamilton Spa & Massage itu bisa atau tidak dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda. Jika bisa, Satpol PP DKI Jakarta pun bakal segera memberlakukannya.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, selain melakukan penutupan secara permanen pihaknya berencana memidanakan badan usaha griya pijat tersebut.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS di Polda Metro Jaya, jika dimungkinkan kita akan kenakan sanksi tindak pidana pelanggaran Perda terhadap badan usahanya karena orang perorangnya sudah diproses di kepolisian," ujarnya pada wartawan, Senin (27/6/2022).
Menurutnya, badan usaha Hamilton Spa & Massage telah terbukti melakukan pelanggaran Perda dan Pergub sehingga pihaknya menutup permanen griya pijat tersebut.
Pemprov DKI, lanjut dia, berencana menerapkan tindak pidana terhadap pelangagran Perda sesuai diatur dalam Perda No. 8/2007. Baca:Satpol PP DKI Tutup Permanen Hamilton Spa & Massage di Kebayoran Baru
"Di dalam Perda No 8/2007, ada pasal yang mengatur tentang tertib berusaha, apabila ada tahap tentang ketentuan pasal itu ada sanksi pidana kurungan (penjara) 60 hari atau denda maksimal Rp50 juta," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya guna menentukan bisa tidaknya penerapan aturan tersebut, apakah badan usaha Hamilton Spa & Massage itu bisa atau tidak dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda. Jika bisa, Satpol PP DKI Jakarta pun bakal segera memberlakukannya.
(hab)
tulis komentar anda