Bima Arya Sidak Depo Minyak Goreng Curah Terbesar di Bogor, Ini Masalahnya
Kamis, 07 April 2022 - 22:02 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sidak ke depo/distributor minyak goreng curah terbesar di Jalan Taman Cimanggu, Tanah Sareal, Kamis (7/4/2022). Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sidak ke depo/distributor minyak goreng curah terbesar di Jalan Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kamis (7/4/2022). Hasilnya, ditemukan masih adanya keterbatasan stok minyak goreng curah dari produsen.
"Ini depo minyak goreng curah yang terbesar di Bogor ya. Saya cek di sini memang persoalan utamanya produksinya dari Jakarta. Jadi sudah sedikit di sana, sudah dijatah sehingga kemudian ini mengambil kebijakan untuk membatasi penjualan sesuai aturan. Dijual Rp14.500 (per liter)," ujar Bima.
Bima menyebut pembatasan yang terjadi membuat antrean pembeli di depo/distributor tersebut. Hal itu membuat pembeli yang mayoritas warung kesulitan.
"Selama ini tidak ada antrean, dulu-dulu tidak ada. Tapi sejak krisis minyak goreng ini pada antre, dan yang membuat kita prihatin mereka kan penjual minyak goreng di warung-warung, ketika dibatasi keuntungan juga semakin sedikit, makin berkurang pendapatan, apalagi masuk Lebaran," ungkapnya.
Pemkot Bogor, kata Bima, akan memastikan distribusi minyak goreng curah ini lancar. Sambil meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan dan mengatasi kelangkaan minyak goreng ini.
"Kita berusaha di Kota Bogor memastikan distribusinya berjalan dengan seadil adilnya agar semua kebagian. Tapi tentu kita meminta pemerintah pusat bisa bergerak lebih cepat dan tegas mengatasi kelangkaan minyak goreng (curah) ini," harap Bima.
Sementara itu, Gunarso Rusly selaku pemilik distributor mengaku stok minyak goreng curah di tempatnya memang dibatasi dari produsen. Paling sedikit dibatasi 20 ton dan maksimal 40 ton per hari.
"Dibatasi kadang-kadang paling sedikit 20 ton dari produsen, paling banyak 60 ton. Sebelumnya mah bebas, kan saya kendaraan sendiri. Saya kirim truk tinggal datang pasti dikasih," ucap Rusly.
Karena itu, ia terpaksa melakukan pembatasan pembelian masyarakat, khusunya kepada penjual warung. Tetapi, untuk pelaku UMKM atau pedagang makanan tidak dibatasi pembeliannya.
"Pakai KTP, harus gitu memang aturan dari pusat supaya tidak disalahgunakan, karena minyak curah tidak boleh direpacking, tidak boleh dijual ke industri besar. Kalau UMKM bebas," pungkasnya.
"Ini depo minyak goreng curah yang terbesar di Bogor ya. Saya cek di sini memang persoalan utamanya produksinya dari Jakarta. Jadi sudah sedikit di sana, sudah dijatah sehingga kemudian ini mengambil kebijakan untuk membatasi penjualan sesuai aturan. Dijual Rp14.500 (per liter)," ujar Bima.
Bima menyebut pembatasan yang terjadi membuat antrean pembeli di depo/distributor tersebut. Hal itu membuat pembeli yang mayoritas warung kesulitan.
"Selama ini tidak ada antrean, dulu-dulu tidak ada. Tapi sejak krisis minyak goreng ini pada antre, dan yang membuat kita prihatin mereka kan penjual minyak goreng di warung-warung, ketika dibatasi keuntungan juga semakin sedikit, makin berkurang pendapatan, apalagi masuk Lebaran," ungkapnya.
Pemkot Bogor, kata Bima, akan memastikan distribusi minyak goreng curah ini lancar. Sambil meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan dan mengatasi kelangkaan minyak goreng ini.
"Kita berusaha di Kota Bogor memastikan distribusinya berjalan dengan seadil adilnya agar semua kebagian. Tapi tentu kita meminta pemerintah pusat bisa bergerak lebih cepat dan tegas mengatasi kelangkaan minyak goreng (curah) ini," harap Bima.
Sementara itu, Gunarso Rusly selaku pemilik distributor mengaku stok minyak goreng curah di tempatnya memang dibatasi dari produsen. Paling sedikit dibatasi 20 ton dan maksimal 40 ton per hari.
"Dibatasi kadang-kadang paling sedikit 20 ton dari produsen, paling banyak 60 ton. Sebelumnya mah bebas, kan saya kendaraan sendiri. Saya kirim truk tinggal datang pasti dikasih," ucap Rusly.
Karena itu, ia terpaksa melakukan pembatasan pembelian masyarakat, khusunya kepada penjual warung. Tetapi, untuk pelaku UMKM atau pedagang makanan tidak dibatasi pembeliannya.
"Pakai KTP, harus gitu memang aturan dari pusat supaya tidak disalahgunakan, karena minyak curah tidak boleh direpacking, tidak boleh dijual ke industri besar. Kalau UMKM bebas," pungkasnya.
(thm)
tulis komentar anda