Dapat Arahan Anies, Pemprov DKI Cabut Upaya Banding Putusan PTUN terkait Penanganan Banjir
Kamis, 10 Maret 2022 - 17:47 WIB
Pemprov DKI Jakarta memutuskan mencabut upaya hukum banding atas putusan PTUN terkait penanganan banjir di Jakarta tahun 2021, setelah mendapat arahan dari Gubernur Anies Baswedan. Foto: SINDOnews/Dok.
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memutuskan mencabut upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT terhadap petitum (tuntutan) yang dilayangkan sejumlah warga mengenai penanganan banjir di Jakarta tahun 2021. Upaya banding sebelumnya telah diajukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada Senin (7/3/2022).
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, pada prinsipnya upaya hukum banding yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum adalah karena mengikuti prosedur standar saja dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta. Namu upaya hukum banding terhadap putusan PTUN tersebut dicabut pada hari ini, Kamis (10/3/2022).
Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah melihat bahwa, dalam putusannya majelis hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak 5 tuntutan dari 7 tuntutan penggugat. Termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para penggugat.
"Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya 2 tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang, dan sesungguhnya itu pun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang,” kata Yayan di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Adapun 5 tuntutan yang ditolak majelis hakim PTUN Jakarta ,yaitu:
1. Pelebaran Kali Krukut di Kelurahan Pela Mampang.
2. Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut.
3. Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, pada prinsipnya upaya hukum banding yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum adalah karena mengikuti prosedur standar saja dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta. Namu upaya hukum banding terhadap putusan PTUN tersebut dicabut pada hari ini, Kamis (10/3/2022).
Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah melihat bahwa, dalam putusannya majelis hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak 5 tuntutan dari 7 tuntutan penggugat. Termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para penggugat.
"Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya 2 tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang, dan sesungguhnya itu pun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang,” kata Yayan di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Adapun 5 tuntutan yang ditolak majelis hakim PTUN Jakarta ,yaitu:
1. Pelebaran Kali Krukut di Kelurahan Pela Mampang.
2. Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut.
3. Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan.
tulis komentar anda