Politisi Senior DKI Tolak Penundaan Pemilu
Selasa, 01 Maret 2022 - 12:15 WIB
Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik dianggap telah mengalami krisis keteladanan dan krisi negarawan. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik dianggap telah mengalami krisis keteladanan dan krisi negarawan. Hal demikian disampaikan oleh politisi senior DKI Burzah Zarnubi.
Burza mengatakan, peta jalan demokrasi Indonesia telah susah payah dibangun bersama sejak masa reformasi. Dia menyayangkan jika bangunan demokrasi dalam konstitusi yang merupakan kesepakatan berbangsa itu dihancurkan hanya karena nafsu politik segelintir orang.
"Reformasi telah mengantarkan kita menuju demokrasi, namun kini ada gejala partai politik akan marusak roadmap demokrasi kita," kata Bursah dalam diskusi terbatas bertema Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di bilangan Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, seperti dikutip dari keterangan rilisnya, Selasa (1/3/2022).
Bursah menjelaskan, peta jalan demokrasi Indonesia telah susah payah dibangun bersama sejak masa reformasi. Dia menyayangkan jika bangunan demokrasi dalam konstitusi yang merupakan kesepakatan berbangsa itu dihancurkan hanya karena nafsu politik segelintir orang.
"Reformasi telah mengantarkan kita menuju demokrasi, namun kini ada gejala partai politik akan marusak roadmap demokrasi kita," kata Bursah.
Bursah menolak tegas upaya amandemen konstitusi untuk penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalih apapun. Dia menilai, kalau itu dilakukan sangat mencederai akal sehat dan merusak masa depan demokrasi.
"Amandeman itu seharusnya bertujuan untuk menyempurnakan yang kurang, bukan merusak yang sudah bagus. Kalau ini dipaksakan tentu akan memiliki konsekuensi sejarah tidak baik bagi citra pemerintahan Presiden Jokowi," kata Bursah.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, kondisi krisis ekonomi tahun 1998 jauh lebih terpuruk dari saat ini. Nyatanya Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu demokratis pada 1999 dengan peserta 48 parpol.
Ditegaskan Anthony, belum ada sejarahnya di belahan dunia manapun yang menunda pemilu karena alasan tidak ada dana. Dalam hal dana, pemerintah bisa meminjam uang dari dalam negeri, atau bisa juga dengan melakukan relokasi anggaran dari sektor lain.
Burza mengatakan, peta jalan demokrasi Indonesia telah susah payah dibangun bersama sejak masa reformasi. Dia menyayangkan jika bangunan demokrasi dalam konstitusi yang merupakan kesepakatan berbangsa itu dihancurkan hanya karena nafsu politik segelintir orang.
"Reformasi telah mengantarkan kita menuju demokrasi, namun kini ada gejala partai politik akan marusak roadmap demokrasi kita," kata Bursah dalam diskusi terbatas bertema Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di bilangan Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, seperti dikutip dari keterangan rilisnya, Selasa (1/3/2022).
Bursah menjelaskan, peta jalan demokrasi Indonesia telah susah payah dibangun bersama sejak masa reformasi. Dia menyayangkan jika bangunan demokrasi dalam konstitusi yang merupakan kesepakatan berbangsa itu dihancurkan hanya karena nafsu politik segelintir orang.
"Reformasi telah mengantarkan kita menuju demokrasi, namun kini ada gejala partai politik akan marusak roadmap demokrasi kita," kata Bursah.
Bursah menolak tegas upaya amandemen konstitusi untuk penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalih apapun. Dia menilai, kalau itu dilakukan sangat mencederai akal sehat dan merusak masa depan demokrasi.
"Amandeman itu seharusnya bertujuan untuk menyempurnakan yang kurang, bukan merusak yang sudah bagus. Kalau ini dipaksakan tentu akan memiliki konsekuensi sejarah tidak baik bagi citra pemerintahan Presiden Jokowi," kata Bursah.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, kondisi krisis ekonomi tahun 1998 jauh lebih terpuruk dari saat ini. Nyatanya Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu demokratis pada 1999 dengan peserta 48 parpol.
Ditegaskan Anthony, belum ada sejarahnya di belahan dunia manapun yang menunda pemilu karena alasan tidak ada dana. Dalam hal dana, pemerintah bisa meminjam uang dari dalam negeri, atau bisa juga dengan melakukan relokasi anggaran dari sektor lain.
tulis komentar anda