Tunggu Kajian, Pemprov DKI Rombak Manajemen Trasjakarta
Jum'at, 10 Desember 2021 - 12:15 WIB
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perombakan manajemen Transjakarta setelah rentetan peristiwa kecelakaan bus Transjakarta beberapa waktu lalu. Hanya saja, pemerintah setempat menunggu kajian dari pihak terkait.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui adanya desakan untuk melakukan perombakan manajemen Transjakarta. Namun, hingga kini pihaknya masih belum melakukan perombakan manajemen.
”Ya kita tunggu lah, saya tidak ingin mendahului nanti kita tunggu,” kata Ariza di Balaikota DKI Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan dalam seleksi pejabat BUMD di DKI Jakarta termasuk di Transjakarta pihaknya melakukan tahap seleksi sesuai dengan prosedur dan memastikan yang bersangkutan benar-benar berkompeten di bidangnya.
”Semua rekrutmen direksi BUMD itu ada tahapan dan ada prosesnya. Tidak ujug-ujug ditunjuk. Untuk BUMD silakan tanya pak Riyadi, ada tahapannya ada prosesnya sampai seseorang dilantik, ada wawancara interview proses dan sebagainya. Prosesnya panjang,” ungkapnya.
Perihal rekrutmen dari sopir armada bus Transjakarta juga kata Ahmad Riza Patria menjadi pembahasan mendalam karena ada perbedaan teknis mana yang menjadi wewenang manajemen Transjakarta dan mana yang masuk wewenang operator.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Transjakarta dan pihak terkait lainnya memberikan tindakan tegas terhadap operator bus Transjakarta yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait rentetan kasus kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta beberapa waktu terakhir.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui adanya desakan untuk melakukan perombakan manajemen Transjakarta. Namun, hingga kini pihaknya masih belum melakukan perombakan manajemen.
”Ya kita tunggu lah, saya tidak ingin mendahului nanti kita tunggu,” kata Ariza di Balaikota DKI Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan dalam seleksi pejabat BUMD di DKI Jakarta termasuk di Transjakarta pihaknya melakukan tahap seleksi sesuai dengan prosedur dan memastikan yang bersangkutan benar-benar berkompeten di bidangnya.
”Semua rekrutmen direksi BUMD itu ada tahapan dan ada prosesnya. Tidak ujug-ujug ditunjuk. Untuk BUMD silakan tanya pak Riyadi, ada tahapannya ada prosesnya sampai seseorang dilantik, ada wawancara interview proses dan sebagainya. Prosesnya panjang,” ungkapnya.
Perihal rekrutmen dari sopir armada bus Transjakarta juga kata Ahmad Riza Patria menjadi pembahasan mendalam karena ada perbedaan teknis mana yang menjadi wewenang manajemen Transjakarta dan mana yang masuk wewenang operator.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Transjakarta dan pihak terkait lainnya memberikan tindakan tegas terhadap operator bus Transjakarta yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait rentetan kasus kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta beberapa waktu terakhir.
(ams)
tulis komentar anda