27 Tahun Menunggu, Putusan KIP DKI Jakarta Berikan Kepastian Hukum Status Tanah Warga

Lanjutnya, “Memang betul, setelah kami diperlihatkan warkah tanahnya, ternyata ada indikasi bahwa client kami ini ditipu oleh Penjual. Awalnya, ketika client kami ingin mengajukan pembuatan sertifikat, diberitahu bahwa tanah yang dimaksud sudah ada nomor sertifikatnya. Pertanyaannya, dari mana orang tersebut bisa mendapatkan sertifikat padahal penjualnya sama? Makanya kami ingin mengetahui warkah tanah tersebut.”

"Sengketa informasi semacam ini banyak di DKI Jakarta, karena itulah kita secara spartan dan marathon berusaha menuntaskan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) seluruh perkara yang ada sejak kami dilantik dalam 100 hari", kata Arya Sandhiyudha yang merupakan Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terdapat 23 perkara yang menjadi target 100 hari tersebut, dimana per perkara dapat berlangsung sekitar 4-8 persidangan.

"Tentu ini tidak mudah, butuh pengurbanan, namun Komisi Informasi harus melaksanakan tugas sejarahnya mengawal Keterbukaan Informasi di DKI Jakarta untuk Jakarta yang informatif," pungkas Arya Sandhiyudha.