Generasi Muda Wajib Kawal Pilkada
Jum'at, 04 Desember 2020 - 19:49 WIB
Menurut Peneliti Sosial dan Lingkungan Epistema Institute Siti Chaakimah, kebanyakan kepala daerah telah membuat kontrak politik dengan pengusaha. Terkadang kontrak politik itulah yang menjadi dasar kebijakan yang tak pro terhadap lingkungan.
“Seringkali kegagalan pembangunan daerah dan kerusakan lingkungan di daerah dikarenakan kontrak politik antara calon kepala daerah dan pengusaha pendukung calon. Jadi sehabis pilkada selesai banyak sekali surat-surat izin yang diterbitkan sebagai tebusan balas budi,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalbar 2020-2022 Muhammad Al-Iqbal mengamini pernyataan dari Siti. “Politik sejatinya suatu hal yang baik, justru para oknum politikus tersebutlah yang memberikan stigma kepada masyarakat bahwa politik itu suatu hal yang kotor," ujar Iqbal.
Dia menyarankan kaum muda sebelum memilih calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 harus terlebih dulu mengamati latar belakang serta visi-misi dan memastikan apa yang mereka gagas benar-benar untuk kebermanfaatkan rakyat.
“Seringkali kegagalan pembangunan daerah dan kerusakan lingkungan di daerah dikarenakan kontrak politik antara calon kepala daerah dan pengusaha pendukung calon. Jadi sehabis pilkada selesai banyak sekali surat-surat izin yang diterbitkan sebagai tebusan balas budi,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Kalbar 2020-2022 Muhammad Al-Iqbal mengamini pernyataan dari Siti. “Politik sejatinya suatu hal yang baik, justru para oknum politikus tersebutlah yang memberikan stigma kepada masyarakat bahwa politik itu suatu hal yang kotor," ujar Iqbal.
Dia menyarankan kaum muda sebelum memilih calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 harus terlebih dulu mengamati latar belakang serta visi-misi dan memastikan apa yang mereka gagas benar-benar untuk kebermanfaatkan rakyat.
(jon)
tulis komentar anda