Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Banyak Janji Belum Terpenuhi
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 08:05 WIB
Menurut dia, dalam kacamata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000 unit, penanganan banjir hingga rumah DP 0 Rupiah.
“Kalau kita mencermati tiga tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota 350.000 unit, di tahun ketiga ini belum mencapai 50.000. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena, pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP 0 Rupiah, padahal banyak masalah dalam implementasi DP 0 Rupiah,” ungkap Gembong. (Baca juga: Perkuat Imuitas Agar Tetap Sehat Selama Pandemi)
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyoroti program hunian rumah DP 0 Rupiah. Dia mengharapkan janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat terealisasikan kepada masyarakat Ibu Kota. “Rumah 0 Persen sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 Persen,” kata Hasbiallah.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai kepemimpinan Gubernur Anies membawa berbagai kemunduran di Pemprov DKI Jakarta. Pertama, kemunduran dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Perlu diingat bahwa jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi,” ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.
Menurut dia, transparansi anggaran pada saat perencanaan maupun realisasinya juga buruk. Sejak 2017 Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada Juni atau Juli tahun sebelumnya. Di situ masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran. (Baca juga: Kejagung Dalami Kasus Dugaan Korupsi Maryono)
Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan.
“Prioritas anggaran juga tidak jelas. Di APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp1,5 triliun, termasuk Formula E Rp1,2 triliun. Bahkan, demi Formula E, Gubernur Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp455,4 miliar dan Rp320,5 miliar,” terangnya.
Selanjutnya normalisasi sungai mandek selama tiga tahun. Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017 sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai. “Tahun ini sebenarnya telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran atau tidak,” ungkapnya. (Lihat videonya: Pernyataan Bank Dunia Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja)
Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberikan apresiasinya terhadap kinerja Anies selama ini. “Bersyukur dalam masa tiga tahun kepemimpinan Pak Anies bisa berjalan dengan baik meskipun harus menghadapi berbagai ujian,” ujar Suhaimi.
“Kalau kita mencermati tiga tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota 350.000 unit, di tahun ketiga ini belum mencapai 50.000. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena, pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP 0 Rupiah, padahal banyak masalah dalam implementasi DP 0 Rupiah,” ungkap Gembong. (Baca juga: Perkuat Imuitas Agar Tetap Sehat Selama Pandemi)
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyoroti program hunian rumah DP 0 Rupiah. Dia mengharapkan janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat terealisasikan kepada masyarakat Ibu Kota. “Rumah 0 Persen sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 Persen,” kata Hasbiallah.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai kepemimpinan Gubernur Anies membawa berbagai kemunduran di Pemprov DKI Jakarta. Pertama, kemunduran dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Perlu diingat bahwa jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi,” ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.
Menurut dia, transparansi anggaran pada saat perencanaan maupun realisasinya juga buruk. Sejak 2017 Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada Juni atau Juli tahun sebelumnya. Di situ masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran. (Baca juga: Kejagung Dalami Kasus Dugaan Korupsi Maryono)
Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan.
“Prioritas anggaran juga tidak jelas. Di APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp1,5 triliun, termasuk Formula E Rp1,2 triliun. Bahkan, demi Formula E, Gubernur Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp455,4 miliar dan Rp320,5 miliar,” terangnya.
Selanjutnya normalisasi sungai mandek selama tiga tahun. Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017 sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai. “Tahun ini sebenarnya telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran atau tidak,” ungkapnya. (Lihat videonya: Pernyataan Bank Dunia Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja)
Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberikan apresiasinya terhadap kinerja Anies selama ini. “Bersyukur dalam masa tiga tahun kepemimpinan Pak Anies bisa berjalan dengan baik meskipun harus menghadapi berbagai ujian,” ujar Suhaimi.
tulis komentar anda