PSBB Transisi Diterapkan Lagi, Epidemiolog: Harusnya DKI Sabar Dulu...
Senin, 12 Oktober 2020 - 06:45 WIB
Suasana di salah satu mal di DKI Jakarta, Minggu (11/10/2020) atau sehari sebelum diberlakukannya kembali PSBB transisi. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
JAKARTA - Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi .
"Menurut saya salah DKI-nya, seolah-olah sudah mau masuk ke normal begitu," kata Miko saat dihubungi Okezone, Senin (12/10/2020).
Miko menilai, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperhitungkan terlebih dahulu dampak aksi demonstrasi terkait pengesahan Omibus Law RUU Cipta Kerja.
( ).
"Padahal belum melihat dampak demo (RUU Cipta Kerja) dan kapasitasnya juga belum dijelaskan, apakah kapasitas rumah sakit sudah berkurang atau apakah masih penuh," jelasnya.
Di lain sisi, kebijakan rem darurat dengan PSBB ketat juga dianggapnya tidak berhasil. Pasalnya, angka penularan Covid-19 di Ibu Kota tetap tinggi.
( ).
Menurut Miko, DKI bisa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), sebelum memutuskan kembali mengambil kebijakan PSBB transisi .
"PSBB (yang) kedua saja menunjukkan partisipasi masyarakat yang kacau. Artinya tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau tetap aja begitu-begitu walaupun positivity rate turun," ujarnya.
Miko menerangkan, turunnya positivity rate bukan berarti penularan kasus corona di Ibu Kota menurun. Menurut dia, positivity rate turun bisa diakibatkan karena kontak erat dilakukan di daerah yang tidak padat penduduk.
"Harusnya DKI sabar dulu, menunggu dampak demo, sepekan lagi menunggu keputusannya mau diapain selanjutnya. Dengan data yang lebih lengkap sambil melihat efek demo karena seolah-seolah orang DKI enggak demo. Padahal banyak yang demo di Jakarta," ucapnya.
"Menurut saya salah DKI-nya, seolah-olah sudah mau masuk ke normal begitu," kata Miko saat dihubungi Okezone, Senin (12/10/2020).
Miko menilai, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperhitungkan terlebih dahulu dampak aksi demonstrasi terkait pengesahan Omibus Law RUU Cipta Kerja.
( ).
"Padahal belum melihat dampak demo (RUU Cipta Kerja) dan kapasitasnya juga belum dijelaskan, apakah kapasitas rumah sakit sudah berkurang atau apakah masih penuh," jelasnya.
Di lain sisi, kebijakan rem darurat dengan PSBB ketat juga dianggapnya tidak berhasil. Pasalnya, angka penularan Covid-19 di Ibu Kota tetap tinggi.
( ).
Menurut Miko, DKI bisa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), sebelum memutuskan kembali mengambil kebijakan PSBB transisi .
"PSBB (yang) kedua saja menunjukkan partisipasi masyarakat yang kacau. Artinya tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau tetap aja begitu-begitu walaupun positivity rate turun," ujarnya.
Miko menerangkan, turunnya positivity rate bukan berarti penularan kasus corona di Ibu Kota menurun. Menurut dia, positivity rate turun bisa diakibatkan karena kontak erat dilakukan di daerah yang tidak padat penduduk.
"Harusnya DKI sabar dulu, menunggu dampak demo, sepekan lagi menunggu keputusannya mau diapain selanjutnya. Dengan data yang lebih lengkap sambil melihat efek demo karena seolah-seolah orang DKI enggak demo. Padahal banyak yang demo di Jakarta," ucapnya.
(zik)
tulis komentar anda