Kewenangan Daerah Dipangkas di UU Cipta Kerja, Bima Pilih Opsi Uji Materi
Minggu, 11 Oktober 2020 - 19:25 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kanan). Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugirto kembali menegaskan tidak terima dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) karena banyak kewenangan daerah yang dipangkas.
Pernyataan sikap yang memprotes Omnibus Law UU Cipta Kerja itu diungkapkan Bima Arya di akun Instagram pribadinya dalam format video selama 5 menit 47 detik, Minggu (11/10/2020). (Baca juga: Polda Metro Jaya Kembali Tahan Tujuh Perusuh Demo Omnibus Law)
Dia menyebutkan ikhtiar pemerintah menghadirkan terobosan baru dalam hal menyelesaikan permasalahan disharmonisasi regulasi melalui UU Cipta Kerja sangat baik.
"Namun demikian, ada beberapa catatan penting terkait pemangkasan kewenangan daerah dalam hal tata ruang, perizinan dan pelayanan publik," ujar Bima.
Padahal, sejak awal reformasi semangat konstitusi Indonesia adalah otonomi daerah yang diperluas. "Karena pemerintah daerah adalah instansi negara yang paling dekat dengan masyarakat agar pelayanan publik lebih efektif, efisien, cepat dan terjangkau," ungkapnya.
Dia mengakui banyak persoalan terkait pelayanan publik di daerah. "Tapi, bukankah ini bagian konsekuensi otonomi daerah yang harus diiringi oleh proses reformasi birokrasi tanpa henti di pusat dan daerah?" ucapnya. (Baca juga: Anies Baswedan Berlakukan Kembali PSBB Transisi di Jakarta)
Maka itu, ada dua opsi yang akan diambil, pertama menguji konsistensi UU Cipta Kerja dengan konstitusi melalui proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Kedua, membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden untuk memastikan aturan turunan memberikan kepastian terkait kewenangan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Bima.
Pernyataan sikap yang memprotes Omnibus Law UU Cipta Kerja itu diungkapkan Bima Arya di akun Instagram pribadinya dalam format video selama 5 menit 47 detik, Minggu (11/10/2020). (Baca juga: Polda Metro Jaya Kembali Tahan Tujuh Perusuh Demo Omnibus Law)
Dia menyebutkan ikhtiar pemerintah menghadirkan terobosan baru dalam hal menyelesaikan permasalahan disharmonisasi regulasi melalui UU Cipta Kerja sangat baik.
"Namun demikian, ada beberapa catatan penting terkait pemangkasan kewenangan daerah dalam hal tata ruang, perizinan dan pelayanan publik," ujar Bima.
Padahal, sejak awal reformasi semangat konstitusi Indonesia adalah otonomi daerah yang diperluas. "Karena pemerintah daerah adalah instansi negara yang paling dekat dengan masyarakat agar pelayanan publik lebih efektif, efisien, cepat dan terjangkau," ungkapnya.
Dia mengakui banyak persoalan terkait pelayanan publik di daerah. "Tapi, bukankah ini bagian konsekuensi otonomi daerah yang harus diiringi oleh proses reformasi birokrasi tanpa henti di pusat dan daerah?" ucapnya. (Baca juga: Anies Baswedan Berlakukan Kembali PSBB Transisi di Jakarta)
Maka itu, ada dua opsi yang akan diambil, pertama menguji konsistensi UU Cipta Kerja dengan konstitusi melalui proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Kedua, membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden untuk memastikan aturan turunan memberikan kepastian terkait kewenangan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Bima.
(jon)
tulis komentar anda