Integrasi Transportasi dengan Daerah Penyangga Dinilai Akan Kurangi Kemacetan Jakarta
Minggu, 13 Oktober 2024 - 21:32 WIB
Cagub dan Cawagub Jakarta Pramono Anung-Suswono mengusulkan integrasi transportasi Jakarta dengan daerah penyangga untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. FOTO/IST
JAKARTA - Kemacetan di Jakarta telah menjadi isu serius selama bertahun-tahun. Keterbatasan lahan dan pertumbuhan volume kendaraan yang pesat memperumit pengembangan infrastruktur jalan.
Salah satu solusi yang dinilai paling efektif adalah membangun sistem transportasi umum yang handal, terjangkau, dan terintegrasi dengan wilayah penyangga, seperti yang disuarakan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, dalam debat Pilkada Jakarta, beberapa Waktu lalu.
Pramono menekankan membangun lebih banyak jalan raya atau flyover tidak akan cukup mengatasi kemacetan. Menurutnya, sistem transportasi publik yang terintegrasi secara menyeluruh, dengan daya jangkau hingga ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, merupakan solusi yang lebih efektif.
"Mobilitas masyarakat akan lebih efisien jika transportasi publik dapat menjangkau hingga wilayah penyangga," ujarnya di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Pandangan ini didukung oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno, yang menyoroti pentingnya jangkauan luas transportasi publik di seluruh wilayah metropolitan Jakarta. "Sebagian besar pekerja di Jakarta tinggal di daerah penyangga. Jika transportasi publik menjangkau wilayah tersebut, ketergantungan pada kendaraan pribadi bisa berkurang," katanya.
Meski Jakarta telah menunjukkan kemajuan dengan kehadiran TransJakarta, MRT, dan LRT, sistem ini masih terbatas di dalam kota dan belum optimal menjangkau daerah penyangga. Keterbatasan aksesibilitas membuat banyak warga di area penyangga harus menggunakan kendaraan pribadi, sehingga kemacetan tetap tinggi.
Djoko menambahkan, integrasi antarmoda transportasi sangat penting. Moda transportasi seperti LRT, MRT, dan TransJakarta harus terhubung dengan baik agar perjalanan masyarakat lebih efisien. "Selain integrasi fisik, integrasi tarif juga perlu diterapkan, sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi umum karena lebih ekonomis," kata Djoko.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah preferensi masyarakat Jakarta yang masih lebih nyaman menggunakan sepeda motor. Djoko menegaskan pentingnya edukasi untuk mendorong perubahan budaya ini. Ia juga menyoroti bahwa di negara-negara maju, kebijakan yang mendorong warga berjalan kaki atau menggunakan transportasi publik lebih berhasil berkat infrastruktur yang nyaman dan aman.
Djoko juga menyoroti kelemahan dalam ide transportasi sungai yang pernah dicoba di era Sutiyoso dan diusulkan kembali oleh Ridwan Kamil. Menurutnya, transportasi sungai tidak realistis karena debit air yang tidak stabil dan kebersihan sungai yang kurang terjaga.
Untuk mengatasi masalah ini, Djoko menyarankan agar pemerintah mempercepat pembangunan jalur transportasi massal dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan visi Jakarta sebagai kota dengan transportasi publik terbaik di Asia Tenggara.
Salah satu solusi yang dinilai paling efektif adalah membangun sistem transportasi umum yang handal, terjangkau, dan terintegrasi dengan wilayah penyangga, seperti yang disuarakan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, dalam debat Pilkada Jakarta, beberapa Waktu lalu.
Pramono menekankan membangun lebih banyak jalan raya atau flyover tidak akan cukup mengatasi kemacetan. Menurutnya, sistem transportasi publik yang terintegrasi secara menyeluruh, dengan daya jangkau hingga ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, merupakan solusi yang lebih efektif.
"Mobilitas masyarakat akan lebih efisien jika transportasi publik dapat menjangkau hingga wilayah penyangga," ujarnya di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Pandangan ini didukung oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno, yang menyoroti pentingnya jangkauan luas transportasi publik di seluruh wilayah metropolitan Jakarta. "Sebagian besar pekerja di Jakarta tinggal di daerah penyangga. Jika transportasi publik menjangkau wilayah tersebut, ketergantungan pada kendaraan pribadi bisa berkurang," katanya.
Meski Jakarta telah menunjukkan kemajuan dengan kehadiran TransJakarta, MRT, dan LRT, sistem ini masih terbatas di dalam kota dan belum optimal menjangkau daerah penyangga. Keterbatasan aksesibilitas membuat banyak warga di area penyangga harus menggunakan kendaraan pribadi, sehingga kemacetan tetap tinggi.
Djoko menambahkan, integrasi antarmoda transportasi sangat penting. Moda transportasi seperti LRT, MRT, dan TransJakarta harus terhubung dengan baik agar perjalanan masyarakat lebih efisien. "Selain integrasi fisik, integrasi tarif juga perlu diterapkan, sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi umum karena lebih ekonomis," kata Djoko.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah preferensi masyarakat Jakarta yang masih lebih nyaman menggunakan sepeda motor. Djoko menegaskan pentingnya edukasi untuk mendorong perubahan budaya ini. Ia juga menyoroti bahwa di negara-negara maju, kebijakan yang mendorong warga berjalan kaki atau menggunakan transportasi publik lebih berhasil berkat infrastruktur yang nyaman dan aman.
Djoko juga menyoroti kelemahan dalam ide transportasi sungai yang pernah dicoba di era Sutiyoso dan diusulkan kembali oleh Ridwan Kamil. Menurutnya, transportasi sungai tidak realistis karena debit air yang tidak stabil dan kebersihan sungai yang kurang terjaga.
Untuk mengatasi masalah ini, Djoko menyarankan agar pemerintah mempercepat pembangunan jalur transportasi massal dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan visi Jakarta sebagai kota dengan transportasi publik terbaik di Asia Tenggara.
(abd)
tulis komentar anda