Pramono Blusukan ke Jakut, Brando: Ada Janji Atasi Permasalahan
Jum'at, 27 September 2024 - 13:38 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung blusukan ke Jakarta Utara, Kamis (26/9/2024). Kegiatan belanja masalah ini dilakukan di dua titik yakni Kampung Susun Bayam Ancol dan Sunter Agung. Foto: SINDOnews/Danan Daya
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Brando Susanto turun langsung mendampingi calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung atau Mas Pram blusukan ke Jakarta Utara, Kamis (26/9/2024). Kegiatan belanja masalah ini dilakukan di dua titik yakni Kampung Susun Bayam Ancol dan permukiman padat penduduk Sunter Agung.
Menurut Brando, cara kampanye Pramono lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dengan mendengar langsung dari pintu ke pintu rumah warga.
"Ini salah satu cara belanja masalah ala Mas Pram dan Bang Doel dengan taglinenya Jakarta Menyala yakni menyapa langsung," ujar Brando, Jumat (27/9/2024).
Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara itu mengatakan, cara menyapa masyarakat secara langsung dinilai sangat efektif karena seluruh masalah bisa langsung diserap Pramono. Dengan demikian, solusinya dipaparkan dan rencana penyelesaiannya juga disampaikan.
Dalam kesempatan itu, Pramono berjanji akan menyelesaikan konflik yang selama ini dialami warga Kampung Bayam. Permalasahan itu akan selesai jika Pramono Anung-Rano Karno menang di Pilkada Jakarta 2024.
Selanjutnya, di titik kedua Kelurahan Sunter Agung, Pramono disambut antusias warga yang telah menunggunya. Di lokasi tersebut Pramono menerima keluh kesah dan cerita seputar permasalahan yang dihadapi warga.
"Di Sunter Agung kami masuk keluar gang. Ternyata banyak juga problem yang didapatkan Mas Pram secara langsung. Problem KJP dan Kartu Lansia menjadi hal yang sering dikeluhkan dan sangat perlu diselesaikan," ujar Brando.
Brando turut memberikan masukan kepada Pramono terkait persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan warga di Jakarta Utara.
Pramono menilai penyebaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) masih belum maksimal. Sebab, masih ada lansia yang tidak mendapatkan KLJ.
Selain itu, kawasan padat penduduk itu juga mengalami persoalan terkait insentif perangkat RT/RW. Di satu sisi, pemilihan perangkat RT/RW di Jakarta kini memiliki sistem yang terlalu banyak.
"Untuk pemilihan RW pun sekarang dengan aturan baru, pergubnya ada, harus lulusan SMA atau sarjana. Menurut saya, menjadi pemimpin pada tingkat bawah, ijazah bukan sesuatu yang menjadi kewajiban," kata Pramono.
Menurut Brando, cara kampanye Pramono lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dengan mendengar langsung dari pintu ke pintu rumah warga.
"Ini salah satu cara belanja masalah ala Mas Pram dan Bang Doel dengan taglinenya Jakarta Menyala yakni menyapa langsung," ujar Brando, Jumat (27/9/2024).
Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara itu mengatakan, cara menyapa masyarakat secara langsung dinilai sangat efektif karena seluruh masalah bisa langsung diserap Pramono. Dengan demikian, solusinya dipaparkan dan rencana penyelesaiannya juga disampaikan.
Dalam kesempatan itu, Pramono berjanji akan menyelesaikan konflik yang selama ini dialami warga Kampung Bayam. Permalasahan itu akan selesai jika Pramono Anung-Rano Karno menang di Pilkada Jakarta 2024.
Selanjutnya, di titik kedua Kelurahan Sunter Agung, Pramono disambut antusias warga yang telah menunggunya. Di lokasi tersebut Pramono menerima keluh kesah dan cerita seputar permasalahan yang dihadapi warga.
"Di Sunter Agung kami masuk keluar gang. Ternyata banyak juga problem yang didapatkan Mas Pram secara langsung. Problem KJP dan Kartu Lansia menjadi hal yang sering dikeluhkan dan sangat perlu diselesaikan," ujar Brando.
Brando turut memberikan masukan kepada Pramono terkait persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan warga di Jakarta Utara.
Pramono menilai penyebaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) masih belum maksimal. Sebab, masih ada lansia yang tidak mendapatkan KLJ.
Selain itu, kawasan padat penduduk itu juga mengalami persoalan terkait insentif perangkat RT/RW. Di satu sisi, pemilihan perangkat RT/RW di Jakarta kini memiliki sistem yang terlalu banyak.
"Untuk pemilihan RW pun sekarang dengan aturan baru, pergubnya ada, harus lulusan SMA atau sarjana. Menurut saya, menjadi pemimpin pada tingkat bawah, ijazah bukan sesuatu yang menjadi kewajiban," kata Pramono.
(jon)
tulis komentar anda