Kurangi Kepadatan Penumpang, Angkutan Umum Harus Ditambah

Jum'at, 21 Agustus 2020 - 09:52 WIB
Keberadaan JR Connexion dan Trans Jabodetabek harus ditambah di tengah keterbatasan daya angkut kereta rel listrik (KRL). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Transportasi regional dan lokal di Bogor , Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) perlu segera dibenahi. Keberadaan JR Connexion dan Trans Jabodetabek harus ditambah di tengah keterbatasan daya angkut kereta rel listrik (KRL).

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mendorong Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengalokasikan anggaran untuk membenahi transportasi lokal. Political will dan kepedulian kepala daerah di Bodetabek menjadi prasyarat utama. (Baca juga; DKI Perpanjang PSBB, Bioskop hingga Gym Tetap Dilarang Beroperasi )

“Operator angkutan umum harus menggunakan sistem penghitungan penumpang, terutama pada krl komuter dan pinggiran kota, untuk mengelola kapasitas,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (21/8/2020).



Djoko mengatakan, pandemi COVID-19 mengubah semua kebiasaan dan aturan di semua sendi kehidupan, termasuk angkutan umum. Untuk mencegah penularan virus Corona atau COVID-19, pengelola dan pengguna transportasi umum harus menerapkan protokol kesehatan.

“Dahulu orang biasa berdesak-desakan di dalam bus atau krl, namun pada masa pandemi tidak boleh terjadi. Hampir semua moda transportasi umum mengurangi kapasitas penumpangnya dari keadaan normal,” ujarnya. (Baca juga; 20 Agustus, DKI Umumkan Kasus Positif Covid-19 Tambah 595 Orang )

Djoko menerangkan, peningkatan pelayanan angkutan umum dengan penerapan protokol kesehatan akan mendukung pemulihan ekonomi. Dia menjelaskan, perjalanan di luar jam sibuk perlu didorong dengan memberikan insentif, seperti harga yang lebih murah.

Kebijakan itu akan mendistribusikan kepadatan penumpang. Langkah itu juga akan menjadi cara untuk mengurangi kerugian finansial yang ditimbulkan karena penurunan jumlah penumpang. Situasi ini diprediksi akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah dan swasta harus mengatur jam masuk kantor atau dibuat lebih bervariasi. Tidak boleh sama seperti keadaan normal yang jam masuk dan pulang kantornya pada pukul 8.00 WIB dan 17.00 WIB. Dengan jam masuk yang tidak menumpuk pada satu waktu, akan mengurangi jumlah penumpang pada pagi dan sore hari. Penumpang mempunyai jarak fisik dengan yang lainnya.

Djoko menyarankan masyarakat untuk terbiasa berjalan kaki dan menggunakan sepeda saat pergi dan pulang kantor. “Juga berkorelasi dengan penurunan risiko terjadinya penyakit dan kematian muda,” pungkasnya.
(wib)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More