Mendagri Diminta Evaluasi Kinerja Pejabat di Pemprov Aceh
Kamis, 07 Maret 2024 - 20:24 WIB
Forum Anti Korupsi Nasional melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendagri dan KPK. Foto/istimewa
JAKARTA - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Nasional melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam aksinya, mereka meminta Kemendagri mengevaluasi kinerja pejabat di Pemprov Aceh. Selain itu, mereka juga meminta agar KPK tidak ragu-ragu mengusut kasus dugaan korupsi di Pemprov Aceh.
Kordinator Lapangan Akril menduga ada potensi kejahatan yang terencana dalam penganggaran di Aceh. Untuk itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap penganggaran di Pemprov Aceh. “Kami laporkan untuk mencegah adanya kasus korupsi,” kata Akri, Kamis (7/3/2024).
Menurut Akri, transparansi anggaran adalah salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban untuk pemerintah. “Kalau mau transparan, semua harus transparan. Jadi saya minta Mendagri dan KPK untuk turun melakukan pengecekan,” ucapnya.
Selain itu, mereka juga memita Pemprov Aceh melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Begitu juga dengan pengawasan pengelolaan anggarannya. “Harus kita awasi, agar tak terjadi korupsi,” tandasnya.
Dalam aksinya, mereka meminta Kemendagri mengevaluasi kinerja pejabat di Pemprov Aceh. Selain itu, mereka juga meminta agar KPK tidak ragu-ragu mengusut kasus dugaan korupsi di Pemprov Aceh.
Kordinator Lapangan Akril menduga ada potensi kejahatan yang terencana dalam penganggaran di Aceh. Untuk itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap penganggaran di Pemprov Aceh. “Kami laporkan untuk mencegah adanya kasus korupsi,” kata Akri, Kamis (7/3/2024).
Menurut Akri, transparansi anggaran adalah salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban untuk pemerintah. “Kalau mau transparan, semua harus transparan. Jadi saya minta Mendagri dan KPK untuk turun melakukan pengecekan,” ucapnya.
Selain itu, mereka juga memita Pemprov Aceh melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Begitu juga dengan pengawasan pengelolaan anggarannya. “Harus kita awasi, agar tak terjadi korupsi,” tandasnya.
(cip)
tulis komentar anda