Ribuan Mahasiswa Penerima Beasiswa KJMU Terancam Putus Kuliah
Rabu, 06 Maret 2024 - 05:57 WIB
Mahasiswa peserta KJMU dan para orangtua saat mendatangi kantor P4OP Disdik DKI Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto: Hendri Irawan/SINDOnews
JAKARTA - Ribuan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terancam putus kuliah setelah kepesertaannya dinyatakan tidak layak.
baca juga: Geruduk P4OP Disdik DKI, Ratusan Mahasiswa Peserta KJMU Tanyakan Transparansi Kepesertaan
Situasi tak mengenakkan ini terungkap setelah para mahasiswa yang sebelumnya menjadi peserta KJMU ini, mengaku bahwa ada ribuan mahasiswa peserta KJMU yang dinyatakan tidak layak dan mereka pesimistis bisa melanjutkan kuliah.
“"Bagaimana bisa melanjutkan kuliah kalau kami tidak lagi menjadi peserta KJMU. Sementara biaya kuliah kami selama ini dari KJMU," ujar Zayed (21) salah seorang peserta KJMU yang kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (3/4/2024).
Saat diwawancarai SINDOnews, Zayed bersama ratusan mahasiswa lainnya yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia tengah mendatangi kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta .
Kedatangan ratusan mahasiswa penerima KJMU ini untuk memastikan sekaligus mempertanyakan transparansi proses penetapan ketidaklayakan peserta KJMU, yang dinilai oleh para mahasiswa hanya dilakukan sepihak dan tidak adil.
Ketidaklayakan peserta KJMU diketahui setelah para mahasiswa mengecek langsung daftar nama mereka di website P40P Jakarta. Karena tidak layak, mereka yang sebelumnya sudah menjadi peserta KJMU dengan sendirinya tidak bisa lagi mengisi form kepesertaan yang tiap semesternya memang wajib diperbarui.
"Selama ini pendaftaran ulang kepesertaan KJMU saya urus lewat pihak SMA tempat saya dulu bersekolah. Dan tidak pernah ada masalah, semua berkas persyaratannya lengkap. Tapi kali ini, setelah saya cek di website P4OP, kok dinyatakan tidak layak (menerima KJMU)," kata Zayed bingung.
Sebelumnya, dalam pemberitaan SINDOnews pada 11 Oktober 2023 lalu, menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 2.300 penerimaKJMU tidak tepat sasaran.
Diketahui, dari data penerima KJMU Tahap I Tahun 2023 berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari 2022 ditambah per November 2022 dan per Januari 2023 yang sudah disahkan sebanyak 15.883 usia 18-30 tahun.
Terhadap data tersebut juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Hasilnya sebanyak 2.337 penerima tidak layak. Indikator penerima KJMU tidak layak karena alamat tidak ditemukan sebanyak 450 penerima, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 59 orang, keluarga mampu 657 orang.
baca juga: Temuan BPK Soal Dana KJP dan KJMU Rp197 Miliar, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Lalu, penerima KJMU tidak layak karena memiliki mobil 607 penerima, memiliki NJOP di atas Rp1 miliar sebanyak 65 orang, meninggal dunia sebanyak 3 orang, pindah ke luar DKI Jakarta 386 orang, NIK tidak ditemukan di Dinas Dukcapil 109 orang, dan lain-lain 6 penerima.
Sementara penerima KJMU lanjutan (eksisting) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS sebanyak 1.032 juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Hasilnya, sebanyak 226 penerima tidak layak.
Ancam Demo ke Balai Kota
Sementara itu, pantauan SINDOnews di kantor P4OP DKI Jakarta, pada Selasa (5/3/2024), sebagian besar mahasiswa yang mendatangi kantor P4OP DKI Jakarta didampingi orangtua masing-masing. Mereka ingin memastikan dan meminta penjelasan soal ketidaklayakan mereka menjadi peserta KJMU.
Karena penjelasan yang diberikan pihak P4OP dianggap tidak memuaskan,membuat para mahasiswa dan orangtua mengeluh dan bingung. Bahkan ada yang sampai berteriak histeris hingga menangis, sampai mengancam hendak berdemo ke kantor Balai Kota, Jakarta.
"Sepertinya di sini (kantor P4OP) tidak ada jawaban memuaskan untuk kita. Bagaimana kalau kita ramai-ramai ke Balai Kota, kita demo saja sekalian," seru seorang ibu yang seketika mengundang riuh.
Keriuhan dan suasana kantor P4OP makin ramai. Karena selain mahasiswa peserta KJMU, ternyata di saat berbarengan para orangtua siswa peserta KJP (Kartu Jakarta Pintar) juga terlihat berbondong-bondong mendatangi kantor P4OP.
"Dari mana saya harus membiayai kuliah anak saya. Saya sendiri sudah lama pensiun dan tidak lagi bekerja. Jangankan untuk biaya kuliah anak saya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah payah," keluh Sutahrin, 62, salah satu orang tua yang mendampingi anaknya yang bernama Sandi, 21.
baca juga: Geruduk P4OP Disdik DKI, Ratusan Mahasiswa Peserta KJMU Tanyakan Transparansi Kepesertaan
Situasi tak mengenakkan ini terungkap setelah para mahasiswa yang sebelumnya menjadi peserta KJMU ini, mengaku bahwa ada ribuan mahasiswa peserta KJMU yang dinyatakan tidak layak dan mereka pesimistis bisa melanjutkan kuliah.
“"Bagaimana bisa melanjutkan kuliah kalau kami tidak lagi menjadi peserta KJMU. Sementara biaya kuliah kami selama ini dari KJMU," ujar Zayed (21) salah seorang peserta KJMU yang kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (3/4/2024).
Saat diwawancarai SINDOnews, Zayed bersama ratusan mahasiswa lainnya yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia tengah mendatangi kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta .
Kedatangan ratusan mahasiswa penerima KJMU ini untuk memastikan sekaligus mempertanyakan transparansi proses penetapan ketidaklayakan peserta KJMU, yang dinilai oleh para mahasiswa hanya dilakukan sepihak dan tidak adil.
Ketidaklayakan peserta KJMU diketahui setelah para mahasiswa mengecek langsung daftar nama mereka di website P40P Jakarta. Karena tidak layak, mereka yang sebelumnya sudah menjadi peserta KJMU dengan sendirinya tidak bisa lagi mengisi form kepesertaan yang tiap semesternya memang wajib diperbarui.
"Selama ini pendaftaran ulang kepesertaan KJMU saya urus lewat pihak SMA tempat saya dulu bersekolah. Dan tidak pernah ada masalah, semua berkas persyaratannya lengkap. Tapi kali ini, setelah saya cek di website P4OP, kok dinyatakan tidak layak (menerima KJMU)," kata Zayed bingung.
Sebelumnya, dalam pemberitaan SINDOnews pada 11 Oktober 2023 lalu, menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 2.300 penerimaKJMU tidak tepat sasaran.
Diketahui, dari data penerima KJMU Tahap I Tahun 2023 berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari 2022 ditambah per November 2022 dan per Januari 2023 yang sudah disahkan sebanyak 15.883 usia 18-30 tahun.
Terhadap data tersebut juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Hasilnya sebanyak 2.337 penerima tidak layak. Indikator penerima KJMU tidak layak karena alamat tidak ditemukan sebanyak 450 penerima, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 59 orang, keluarga mampu 657 orang.
baca juga: Temuan BPK Soal Dana KJP dan KJMU Rp197 Miliar, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Lalu, penerima KJMU tidak layak karena memiliki mobil 607 penerima, memiliki NJOP di atas Rp1 miliar sebanyak 65 orang, meninggal dunia sebanyak 3 orang, pindah ke luar DKI Jakarta 386 orang, NIK tidak ditemukan di Dinas Dukcapil 109 orang, dan lain-lain 6 penerima.
Sementara penerima KJMU lanjutan (eksisting) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS sebanyak 1.032 juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Hasilnya, sebanyak 226 penerima tidak layak.
Ancam Demo ke Balai Kota
Sementara itu, pantauan SINDOnews di kantor P4OP DKI Jakarta, pada Selasa (5/3/2024), sebagian besar mahasiswa yang mendatangi kantor P4OP DKI Jakarta didampingi orangtua masing-masing. Mereka ingin memastikan dan meminta penjelasan soal ketidaklayakan mereka menjadi peserta KJMU.
Karena penjelasan yang diberikan pihak P4OP dianggap tidak memuaskan,membuat para mahasiswa dan orangtua mengeluh dan bingung. Bahkan ada yang sampai berteriak histeris hingga menangis, sampai mengancam hendak berdemo ke kantor Balai Kota, Jakarta.
"Sepertinya di sini (kantor P4OP) tidak ada jawaban memuaskan untuk kita. Bagaimana kalau kita ramai-ramai ke Balai Kota, kita demo saja sekalian," seru seorang ibu yang seketika mengundang riuh.
Keriuhan dan suasana kantor P4OP makin ramai. Karena selain mahasiswa peserta KJMU, ternyata di saat berbarengan para orangtua siswa peserta KJP (Kartu Jakarta Pintar) juga terlihat berbondong-bondong mendatangi kantor P4OP.
"Dari mana saya harus membiayai kuliah anak saya. Saya sendiri sudah lama pensiun dan tidak lagi bekerja. Jangankan untuk biaya kuliah anak saya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah payah," keluh Sutahrin, 62, salah satu orang tua yang mendampingi anaknya yang bernama Sandi, 21.
tulis komentar anda