PKS Beri Catatan Akhir Tahun Kinerja Pj Gubernur DKI, Berikut Isinya
Senin, 01 Januari 2024 - 16:41 WIB
Heru Budi juga dianggap secara sepihak mengurangi jumlah penerima KJP Plus tanpa sosialisasi yang gencar dan tanpa konsultasi dengan DPRD DKI.
"Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur DKI Anies Baswedan terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya," ujarnya.
Kebijakan Heru untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI) tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan FPKS.
"Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta," katanya.
"Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatannya nonaktif harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu," tambah Yani.
FPKS juga menyoroti pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. “Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” ujarnya.
Kemudian, terkait kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi, FPKS menilai hal ini sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI.
“Kebijakan ini sangat positif karena akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun FPKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” katanya.
Ditambah lagi tidak adanya kebijakan dan program yang serius mengatasi polusi udara. Pemprov DKI melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara masif, razia uji emisi menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit, dinilai tidak serius dalam realisasinya.
“FPKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” ujar Yani.
"Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur DKI Anies Baswedan terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya," ujarnya.
Kebijakan Heru untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI) tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan FPKS.
"Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta," katanya.
"Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatannya nonaktif harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu," tambah Yani.
FPKS juga menyoroti pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. “Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” ujarnya.
Kemudian, terkait kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi, FPKS menilai hal ini sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI.
“Kebijakan ini sangat positif karena akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun FPKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” katanya.
Ditambah lagi tidak adanya kebijakan dan program yang serius mengatasi polusi udara. Pemprov DKI melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara masif, razia uji emisi menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit, dinilai tidak serius dalam realisasinya.
“FPKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” ujar Yani.
tulis komentar anda