Sistem Tiket Transportasi Umum di Jakarta Berbasis KTP Akan Diterapkan Tahun Ini
Sabtu, 30 September 2023 - 08:40 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Foto/MPI/Dok
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tiket tiga moda transportasi berbasis akun yang terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi pada tahun ini. Sistem yang disebut account based ticketing (ABT) ini akan diterapkan untuk LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta.
"Uji coba Account Base Ticketing (ABT) launching sedang kita siapkan tahun ini," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai menghadiri kegiatan talk show perhubungan di JCC Senayan Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
Dia menuturkan, pada prinsipnya penerapan ABT di LRT, MRT, dan Transjakarta yang koridor utama sudah bisa dilaksanakan.
"Untuk Transjakarta untuk penerapan di bus perlu dilakukan perbaikan karena ada beberapa vendor yang belum melakukan implementasi," tuturnya.
Syafrin menjelaskan, profiling data pengguna terus dilakukan uji coba sampai sistemnya bisa.
"Kita bagaimana PSO efisien sesuai Pergub 113 Tahun 2019 ada 15 golongan yang gratis. Itu mau kita profiling identifikasi apakah benar mereka berhak mendapatkan layanan gratis atau harusnya berbayar," jelasnya.
"Ini akan kita profiling, misalkan mereka tidak masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka mereka tidak berhak mendapatkan subsidi PSO," sambungnya.
Syafrin menegaskan, pihaknya belum ada rencana membedakan tarif bus Transjakarta untuk warga ber-KTP DKI Jakarta dan warga KTP luar DKI Jakarta. "Belum ada pembedaan tarif antara warga Jakarta dan warga Bodetabek berdasarkan KTP," tegasnya.
"Uji coba Account Base Ticketing (ABT) launching sedang kita siapkan tahun ini," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai menghadiri kegiatan talk show perhubungan di JCC Senayan Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
Dia menuturkan, pada prinsipnya penerapan ABT di LRT, MRT, dan Transjakarta yang koridor utama sudah bisa dilaksanakan.
"Untuk Transjakarta untuk penerapan di bus perlu dilakukan perbaikan karena ada beberapa vendor yang belum melakukan implementasi," tuturnya.
Syafrin menjelaskan, profiling data pengguna terus dilakukan uji coba sampai sistemnya bisa.
Baca Juga
"Kita bagaimana PSO efisien sesuai Pergub 113 Tahun 2019 ada 15 golongan yang gratis. Itu mau kita profiling identifikasi apakah benar mereka berhak mendapatkan layanan gratis atau harusnya berbayar," jelasnya.
"Ini akan kita profiling, misalkan mereka tidak masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka mereka tidak berhak mendapatkan subsidi PSO," sambungnya.
Syafrin menegaskan, pihaknya belum ada rencana membedakan tarif bus Transjakarta untuk warga ber-KTP DKI Jakarta dan warga KTP luar DKI Jakarta. "Belum ada pembedaan tarif antara warga Jakarta dan warga Bodetabek berdasarkan KTP," tegasnya.
tulis komentar anda