Pembatasan Angkutan Logistik saat Mudik, Pakar: Jangan Korbankan Ekonomi Rakyat

Kamis, 13 April 2023 - 16:18 WIB
Kebijakan pembatasan angkutan barang selama arus mudik dan balik Lebaran 2023 dapat menghambat laju perekonomian masyarakat. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Kebijakan pembatasan angkutan barang selama arus mudik dan balik Lebaran 2023 dapat menghambat laju perekonomian masyarakat yang beranjak pulih akibat dihantam Covid-19. Pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan aturan yang membebani masyarakat.

Keluhan ini terkait larangan angkutan logistik dengan sumbu 3 roda melintas selama arus mudik maupun balik. Padahal, angkutan tersebut dibutuhkan industri makanan dan minuman guna menjaga pasokan di daerah.

"Kebijakan ini terkesan diskriminatif, menuai pro-kontra dan merugikan publik. Menurut saya kebijakan ini perlu memberikan ruang pengecualian-pengecualian," ujar Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Ganggu Pasokan Barang, Pembatasan Angkutan Logistik saat Masa Mudik Lebaran Perlu Dikaji Ulang

Dalam sebuah rapat terbatas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan galon air minum tidak termasuk dalam kebutuhan pokok, namun untuk pengangkutannya diberikan toleransi. Meski distribusi air minum tidak diperkenankan menggunakan truk besar alias tiga sumbu roda.



Trubus menilai kebijakan yang bersifat top down itu terlalu dipaksakan kepada masyarakat dan pengusaha. Pemerintah telah melupakan bahwa ada komoditas seperti makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan masyarakat. "Jadi air galon ini kan kebutuhan mendasar sehingga diperlukan masyarakat," ucapnya.

Pembatasan truk sumbu 3 roda bagi industri makanan dan minuman akan berdampak pada kelangkaan pasokan pangan tertentu. Berdasarkan data Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) sektor yang terpengaruh aturan itu adalah industri roti, susu, dan makanan lain yang mudah rusak serta Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini mengatakan, kelangkaan barang akibat kebijakan pembatasan itu sudah bisa terprediksi. Kondisi itu akan menimbulkan keresahan publik karena potensi kenaikan harga barang yang kerap mengikuti.

"Nah, supaya dampak itu tidak terjadi maka diperlukan dispensasi supaya kebutuhan masyarakat juga bisa terpenuhi," ujar Trubus.
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More