DPRD DKI Puas dengan Evaluasi APBD oleh Kemendagri
DPRD DKI Puas dengan Evaluasi APBD oleh Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan puas dengan rapat klarifikasi hasil evaluasi rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD DKI Jakarta 2015 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Saya puas dengan (evaluasi) ini, mana yang benar dan tidak kan sekarang kelihatan. Pak Gubernur harus berterima kasih pada saya, kalau tidak ada masalah di sini tidak akan terbongkar virus yang sudah lama ada di DKI Jakarta," kata Prasetyo di Gedung Kemendagri, Kamis 2 April kemarin.
Prasetyo menilai dari persoalan APBD DKI Jakarta ini pihaknya memperingatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menata dan memperbaiki jajaran di bawahnya. "Janganlah kejadian yang sebelumnya terulang lagi. Saya ingatkan kepada Gubernur ini kan anak buahnya tidak karu-karuan sebelumnya, tabrakan motor sama motor. Ke depan kita ingin menjadikan Jakarta baru, saya akan dukung kalau anggaran itu terpakai ke masyarakat," katanya.
Dalam rapat klarifikasi hasil evaluasi Ranpergub tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek menemukan sejumlah kejanggalan anggaran.
Kejanggalan tersebut antara lain terkait angka pajak hiburan, pajak retribusi dan belanja pegawai yang membengkak. "Pak Gubernur, masa kini pajak hiburan cuma Rp1 triliun, sekian klub malam dan sekian spa di Jakarta kok cuma segini. Mana bener ini pajak hiburan cuma Rp1 triliun?" Reydonnizar.
Menurut Reydonnizar, rapat klarifikasi diselengggarakan setelah dilakukan evaluasi tehadap Ranpergub oleh tim dari Ditjen Keuda.
"Makna evaluasi adalah bahwa yang disampaikan dalam Ranpergub itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta untuk mengetahui apakah anggaran DKI benar-benar efektif dan efisien," kata Reydonnizar.
"Saya puas dengan (evaluasi) ini, mana yang benar dan tidak kan sekarang kelihatan. Pak Gubernur harus berterima kasih pada saya, kalau tidak ada masalah di sini tidak akan terbongkar virus yang sudah lama ada di DKI Jakarta," kata Prasetyo di Gedung Kemendagri, Kamis 2 April kemarin.
Prasetyo menilai dari persoalan APBD DKI Jakarta ini pihaknya memperingatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menata dan memperbaiki jajaran di bawahnya. "Janganlah kejadian yang sebelumnya terulang lagi. Saya ingatkan kepada Gubernur ini kan anak buahnya tidak karu-karuan sebelumnya, tabrakan motor sama motor. Ke depan kita ingin menjadikan Jakarta baru, saya akan dukung kalau anggaran itu terpakai ke masyarakat," katanya.
Dalam rapat klarifikasi hasil evaluasi Ranpergub tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek menemukan sejumlah kejanggalan anggaran.
Kejanggalan tersebut antara lain terkait angka pajak hiburan, pajak retribusi dan belanja pegawai yang membengkak. "Pak Gubernur, masa kini pajak hiburan cuma Rp1 triliun, sekian klub malam dan sekian spa di Jakarta kok cuma segini. Mana bener ini pajak hiburan cuma Rp1 triliun?" Reydonnizar.
Menurut Reydonnizar, rapat klarifikasi diselengggarakan setelah dilakukan evaluasi tehadap Ranpergub oleh tim dari Ditjen Keuda.
"Makna evaluasi adalah bahwa yang disampaikan dalam Ranpergub itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta untuk mengetahui apakah anggaran DKI benar-benar efektif dan efisien," kata Reydonnizar.
(whb)
Explore More