Rapat Bersama, Ahok Janji Berikan Kunci E-budgeting ke DPRD
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI kembali akan menggelar rapat bersama terkait dengan RAPBD DKI 2015. Dalam rapat ini juga, eksekutif akan memasukan beberapa programnya ke dalam e-budgeting bersama anggota Dewan.
Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Tujuan pemberian password e-budgeting, agar politikus PDIP itu mengawasi penggunaan anggaran.
"Saya juga akan kasih password ke ketua DPRD. Jadi biar dia (Prasetyo) bisa melihat, nanti kami ajarkan (kepada) Ketua DPRD juga. Kalau menurut dia tidak sesuai bisa di lock," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan membuka anggaran yang terkecil dari APBD. Semua itu dilakukan agar lebih transparan.
"Kami akan buka termasuk rincian anggaran terkecil di satuan ketiga kami mau buka. Sehingga masyrakat bisa menilai kalau misalnya ada anggaran enggak pantes gitu ya," tuturnya.
Salah satunya, kata dia, adanya anggaran Rp5 miliar untuk guru-guru melakukan pelatihan di luar negeri. Sampai saat ini masih ada pro-kontra.
"Makanya kami lihat kalau begitu enggak masuk akal kita lock. Kami mau membangunan ruangan komando dilatih ada UPT (Unit Pelaksana Tugas) untuk menganalisa semua yang ada di Jakarta smart city, itu berapa-berapa rehab gedung sampai soundsystem segitu Rp11 miliar masuk akal apa enggak. Nah kita mau liat perinciannya nih. Terus kursi sama meja Rp7 miliar itu masuk akal enggak," paparnya.
Menurut Ahok, e-budgeting ini merupakan era baru Indonesia. Karena, melalui sistem itu penggunaan APBD DKI Jakarta akan lebih transparan.
"Jadi SKPD enggak lagi bisa main. Terus kamu bisa lihat, pohon palem ini harganya Rp5 juta masuk akal enggak, orang mulai mikir emang Jakarta butuh pohon begitu mahal. Mending beli pohon yang enggak gampang mati dimusim kemarau. Ini pasti akan banyak terjadi perdebatan panjang, tapi enggak apa-apa," tukasnya.
Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Tujuan pemberian password e-budgeting, agar politikus PDIP itu mengawasi penggunaan anggaran.
"Saya juga akan kasih password ke ketua DPRD. Jadi biar dia (Prasetyo) bisa melihat, nanti kami ajarkan (kepada) Ketua DPRD juga. Kalau menurut dia tidak sesuai bisa di lock," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan membuka anggaran yang terkecil dari APBD. Semua itu dilakukan agar lebih transparan.
"Kami akan buka termasuk rincian anggaran terkecil di satuan ketiga kami mau buka. Sehingga masyrakat bisa menilai kalau misalnya ada anggaran enggak pantes gitu ya," tuturnya.
Salah satunya, kata dia, adanya anggaran Rp5 miliar untuk guru-guru melakukan pelatihan di luar negeri. Sampai saat ini masih ada pro-kontra.
"Makanya kami lihat kalau begitu enggak masuk akal kita lock. Kami mau membangunan ruangan komando dilatih ada UPT (Unit Pelaksana Tugas) untuk menganalisa semua yang ada di Jakarta smart city, itu berapa-berapa rehab gedung sampai soundsystem segitu Rp11 miliar masuk akal apa enggak. Nah kita mau liat perinciannya nih. Terus kursi sama meja Rp7 miliar itu masuk akal enggak," paparnya.
Menurut Ahok, e-budgeting ini merupakan era baru Indonesia. Karena, melalui sistem itu penggunaan APBD DKI Jakarta akan lebih transparan.
"Jadi SKPD enggak lagi bisa main. Terus kamu bisa lihat, pohon palem ini harganya Rp5 juta masuk akal enggak, orang mulai mikir emang Jakarta butuh pohon begitu mahal. Mending beli pohon yang enggak gampang mati dimusim kemarau. Ini pasti akan banyak terjadi perdebatan panjang, tapi enggak apa-apa," tukasnya.
(mhd)