E-budgeting Dinilai Lemahkan Kontrol Legislatif

JAKARTA - Sistem e-budgeting yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai hanya akan mengebiri peran legislatif dalam melakukan pengawasan dan hak budgeting.

Penilaian itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam seminar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa 17 Maret kemarin. Adhie menuturkan, bukan soal sukses atau tidaknya e-budgeting menangkal anggaran siluman.

Persoalannya, lanjut Adhie, program itu mengebiri peran legislatif dalam hal ini DPRD DKI dalam melakukan fungsi pengawasan dan hak budgeting."E-budgeting adalah program yang dirancang agar eksekutif berjalan tanpa ada kontrol parlemen," ujar Adhie kemarin.

Adhie menuturkan, program e-budgeting merupakan bentuk dari standarisasi yang dipakai organisasi seperti Bank Dunia untuk mengawasi dana yang dipinjamkannya ke pemerintah negara-negara seperti Indonesia. Dengan memakai sistem e-budgeting maka Bank Dunia bisa memantau kalau ada anggaran yang dibelanjakan tidak sesuai keinginan mereka.

Tak hanya itu, Adhie melanjutkan, saat ini ada penyesatan terhadap branding e-budgeting di masyarakat yang disebut-sebut seakan merupakan bentuk transparansi anggaran."Yang katanya bakal bisa dilihat oleh masyarakat dengan dipampangkan di website. Tapi apa gunanya kalau kunci anggaran tetap dipegang oleh eksekutif, sehingga bisa mereka utak-atik kapan saja itu anggaran karena tanpa ada pengawasan legislatif," tuturnya.

Selain itu saat ini ada upaya pelemahan yang dibarengi dengan pembusukan terhadap citra lembaga legislatif. "Misal dengan tudingan sebagai sarang siluman, sarang koruptor dan sebagainya yang membuat standing moral mereka (legislatif) rontok di mata masyarakat," katanya.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat peran legislatif dalam pembahasan anggaran sangat penting untuk mengimbangi pemerintah agar tidak berubah jadi otoriter. Menurut dia, dalam konteks kisruh APBD DKI 2015, Ahok mengeluarkan pernyataan menyesatkan saat menyebut usulan anggaran dari DPRD DKI dengan istilah dana siluman.

Padahal, kata dia, jika ada sebuah anggaran masuk draf APBD di luar yang sudah disepakati Pemprov-DPRD DKI, maka yang harus disalahkan adalah Pemprov DKI.