Pengamat: Kisruh APBD DKI Mudah untuk Diselesaikan

JAKARTA - Jaringan Penggerak (Jamper) menilai persoalan kisruh APBD DKI Jakarta mudah dan sederhana untuk diselesaikan melalui komunikasi. Namun, Jamper menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersulit seolah tidak mau ada mediasi.

Ketua Umum Jamperk Ghea Hermansyah mengatakan, apabila produk APBD Pemprov DKI digunakan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD. Maka sama saja seperti di massa orde baru jaman Soeharto berkuasa. Di mana DPR hanya setuju-setuju saja tanpa ada pembahasan kemudian semua anggota parlemen mengaminkannya.

"Kalau APBD harus ikut apa sesuai keinginan Ahok tanpa perlu pembahasan, ini sudah berbahaya," kata Ghea kepada wartawan kemarin. Ghea menilai Ahok lewat e-budgetingnya telah melawan konstitusi.

Menurutnya opini di publik yang mendukung Ahok ini sangat berbahaya di mana kekuatan politik telah diluluhlantahkan dan bahasa emosi Ahok yang meledak-ledak dijadikan senjata memutarbalikkan semua fakta dan data yang membuat publik bertanya-tanya. Ghea menuturkan, persoalan kisruh APBD sebenarnya mudah dan sederhana untuk diproses komunikasinya.

"Tapi Ahok mempersulit seolah tidak mau ada mediasi yang membuat masyarakat bertanya ada apa dibalik begal APBD dan dana siluman," ucapnya.