Ahok Vs DPRD dan Politik Adu Kuat

JAKARTA - Konflik antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menyita perhatian publik.

Kedua saling menuding telah melakukan pelanggaran hukum. DPRD menganggap Ahok menyalahi prosedur tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015.

Sementara Ahok tidak gentar menghadapi hak angket yang digunakan DPRD. Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan justru ingin menyelamatkan uang rakyat.

Ahok pun melaporkan adanya manipulasi anggaran atau dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp12, 1 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas persoalan itu, peneliti politik IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago menilai saat ini terjadi adu kekuatan dan saling sandera antara Ahok dan DPRD.

"Sekarang adu kuat dan saling sandera, DPRD disandera anggaran siluman, dan Ahok disandera hak angket," tutur Pangi kepada Sindonews, Sabtu 28 Februari 2015 malam.

Dalam melihat persoalan ini, Pangi mengkritisi sikap kedua belah pihak baik DPRD maupun Ahok. Dia berharap hak angket atau hak penyelidikan yang digulirkan DPRD tidak menjadi tameng untuk melakukan korupsi APBD.

"Jangan sampai angket disalahgunakan," kata Pangi.

Menurut dia, langkah Ahok yang membongkar adanya dugaan dana siluman dalam Rancangan APBD DKI Jakarta patut diapresiasi.

Bahkan secara tegas, Pangi mengatakan Ahok tidak perlu merasa takut terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD. "Saya kira yang dilakukan Ahok sudah benar dan ini prestasi Ahok membongkar modus anggaran siluman," tuturnya.

Kendati begitu, Pangi mengkritik langkah Ahok yang tidak melakukan koordinasi dengan DPRD sebelum mencoret dan memasukkan draf baru APBD hasil revisi ke Kementerian Dalam Negeri.

Pangi juga menyinggung soal kabar adanya pos anggaran untuk buku trilogi Ahok dalam APBD 2015 sebesar miliaran rupiah. (Baca: Soal Buku Trilogi, Ahok Sebut Itu Fitnah)

"Ahok disandera atau dijebak. Ahok dari awal bilang enggak tahu menahu buku tersebut," kata Pangi.