Soal Anggaran Siluman, Ahok Setuju Tunggu Raker

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memasukkan semua anggaran dalam e-Budgeting. Hal itu dilakukan agar tidak ada pembelian misterius dalam penggunaan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, kebijakan e-Budgeting itu sudah disetujui antara eksekutif dan legislatif.

"Tadi Ketua DPRD sudah setuju, semua Dewan setuju. Ya kami tunggu saja pengesahannya dan harus disusun lagi. Saya bilang Rp8,8 triliun ini harus dibuang," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (19/1/2015).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menantang Ahok membuktikan adanya anggaran siluman tersebut. Menurut dia, tidak akan mungkin Dewan berani mengubah anggaran.

"Pembahasan saja belum dilakukan, kok nuduh begitu. Darimana parameternya bisa melihat ada anggaran titipan?" kesalnya.

Ketua DPD Gerindra Jakarta ini menjelaskan, rapat kerja (raker) saja belum dilakukan. Bagaimana mengetahui adanya anggaran siluman.

"Nanti kalau sudah raker, baru ketahuan. Mana anggaran siluman atau titipan. Kalau enggak cocok atau enggak setuju, tinggal coret. Jadi, tak usah ribut anggaran siluman," pungkasnya.