Dewan Kawal Musrenbang dari Skala Prioritas
Dewan Kawal Musrenbang dari Skala Prioritas
A
A
A
DEPOK - Usulan warga yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dikawal. Pengawalan itu dapat diketahui skala prioritas yang memang diperlukan warga.
"Selain kami (DPRD), warga juga harus mengawal skala prioritas yang diajukan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2015," kata anggota DPRD Kota Depok Limo Rezky M Noor usai menghadiri kegiatan Musrenbang di Depok, Minggu 11 Januari 2015.
Dikatakan dia, saat ini sejumlah wilayah di Kota Depok termasuk di Kecamatan Beji sudah mulai melakukan Musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan kemudian dilanjutkan ke tingkat kota. Nantinya, semua usulan dari wilayah atau lingkungan, kelurahan, kecamatan dan sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diakomodir.
"Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawal agar tidak keluar dari visi misi Kota Depok, kami harap semua warga dibantu LPM untuk mengawal usulan skala prioritas," ucapnya.
Menurut dia, pengawalan terhadap apa yang diusulkan di wilayah maupun sektor perlu dilakukan. Dia bersama rekan rekannya di DPRD akan berupaya mengawal usulan skala prioritas yang sudah diajukan warga saat pelaksanaan Musrenbang, dimana dikabarkan untuk tahun ini setiap Kelurahan akan mendapatkan dana sekitar dua miliar untuk pembangunan wilayahnya.
"Karena kita juga tidak selalu merealisasikan usulan tersebut menginggat anggaran juga terbatas. Oleh karena itu disesuaikan dengan skala prioritas dan juga tidak melenceng dari visi dan misi Kota Kota Depok ," katanya.
Musrenbang sendiri, sebagai implementasi dari pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana berbagai program dan kegiatan yang disepakati akan diakomodir dalam dokumen RPJMD Kota Depok itu sendiri. Pihaknya akan menampung aspirasi serta mengawal program pembangunan yang direncanakan di wilayah Kecamatan Beji Cinere Limo.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban dewan sebagai pembawa aspirasi warga kepada pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan secara merata.
"Di musrenbang kecamatan itu kami sudah mulai tahu dan menjaring mana yang skala prioritas, dan menjadi catatan untuk di perjuangkan di musrenbang Kota Karna dengan anggaran terbatas belum tentu semua usulan bisa direalisasikan satu tahun anggaran," pungkasnya.
"Selain kami (DPRD), warga juga harus mengawal skala prioritas yang diajukan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2015," kata anggota DPRD Kota Depok Limo Rezky M Noor usai menghadiri kegiatan Musrenbang di Depok, Minggu 11 Januari 2015.
Dikatakan dia, saat ini sejumlah wilayah di Kota Depok termasuk di Kecamatan Beji sudah mulai melakukan Musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan kemudian dilanjutkan ke tingkat kota. Nantinya, semua usulan dari wilayah atau lingkungan, kelurahan, kecamatan dan sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diakomodir.
"Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawal agar tidak keluar dari visi misi Kota Depok, kami harap semua warga dibantu LPM untuk mengawal usulan skala prioritas," ucapnya.
Menurut dia, pengawalan terhadap apa yang diusulkan di wilayah maupun sektor perlu dilakukan. Dia bersama rekan rekannya di DPRD akan berupaya mengawal usulan skala prioritas yang sudah diajukan warga saat pelaksanaan Musrenbang, dimana dikabarkan untuk tahun ini setiap Kelurahan akan mendapatkan dana sekitar dua miliar untuk pembangunan wilayahnya.
"Karena kita juga tidak selalu merealisasikan usulan tersebut menginggat anggaran juga terbatas. Oleh karena itu disesuaikan dengan skala prioritas dan juga tidak melenceng dari visi dan misi Kota Kota Depok ," katanya.
Musrenbang sendiri, sebagai implementasi dari pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana berbagai program dan kegiatan yang disepakati akan diakomodir dalam dokumen RPJMD Kota Depok itu sendiri. Pihaknya akan menampung aspirasi serta mengawal program pembangunan yang direncanakan di wilayah Kecamatan Beji Cinere Limo.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban dewan sebagai pembawa aspirasi warga kepada pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan secara merata.
"Di musrenbang kecamatan itu kami sudah mulai tahu dan menjaring mana yang skala prioritas, dan menjadi catatan untuk di perjuangkan di musrenbang Kota Karna dengan anggaran terbatas belum tentu semua usulan bisa direalisasikan satu tahun anggaran," pungkasnya.
(mhd)
Explore More