Soal Penyerapan Anggaran Rendah, Ini Kata Sekda DKI
Soal Penyerapan Anggaran Rendah, Ini Kata Sekda DKI
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jkaarta Saefullah menanggapi serius terkait penyerapan anggaran rendah. Pasalnya, hingga kini penyerapan masih di angka 36 persen.
Meski demikian, dia meyakini, pada akhir bulan ini penyerapan akan lebih besar. Karena,Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) masih ada yang masih melakukan pekerjaannya. Selain itu, masih ada waktu tiga minggu lagi di tahun 2014.
"Nanti 31 Desember 2014 kami lihat berapa, kan (SKPD) masih pada kerja. Masih ada perbaikan jalan trotoar, semua kan belum dibayar sekarang. Nah nanti (31 Desember) baru kelihatan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Menurut Saefullah, penyerapan rendah seperti ini sudah terprediksi sejak awal. Karena ada dua sistem yang jalan di tengah-tengah tahun dan membuat SKPD seperti 'kagok'.
"Soal penyerapan ini dari awal karena ada dua sistem yang ada di tengah jalan yaitu e-budgeting dan ULP (Unit Layanan Pengadaan barang/jasa)," pungkasnya.
Meski rendah, menurut mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini, anggaran yang ada ini tidak dibuang, melainkan untuk kepentingan masyarakat.
"Yang penting penyerapan yang ada betul-betul tepat sasaran, punya azas manfaat untuk masyarakat. Ini perencanaan (APBD 2015) mudah-mudahan lebih baik," tukasnya.
Meski demikian, dia meyakini, pada akhir bulan ini penyerapan akan lebih besar. Karena,Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) masih ada yang masih melakukan pekerjaannya. Selain itu, masih ada waktu tiga minggu lagi di tahun 2014.
"Nanti 31 Desember 2014 kami lihat berapa, kan (SKPD) masih pada kerja. Masih ada perbaikan jalan trotoar, semua kan belum dibayar sekarang. Nah nanti (31 Desember) baru kelihatan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Menurut Saefullah, penyerapan rendah seperti ini sudah terprediksi sejak awal. Karena ada dua sistem yang jalan di tengah-tengah tahun dan membuat SKPD seperti 'kagok'.
"Soal penyerapan ini dari awal karena ada dua sistem yang ada di tengah jalan yaitu e-budgeting dan ULP (Unit Layanan Pengadaan barang/jasa)," pungkasnya.
Meski rendah, menurut mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini, anggaran yang ada ini tidak dibuang, melainkan untuk kepentingan masyarakat.
"Yang penting penyerapan yang ada betul-betul tepat sasaran, punya azas manfaat untuk masyarakat. Ini perencanaan (APBD 2015) mudah-mudahan lebih baik," tukasnya.
(mhd)
Explore More