Hadapi Banjir, Pemkot Depok Tagih Kementerian PU

DEPOK - Menghadapi musim banjir, Pemerintah Kota di Jabodetabek diminta saling bersinergi. Khususnya Pemerintah di Bogor dan Depok dengn DKI Jakarta terkait wilayah hulu ke hilir.

Tahun lalu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail bersama daerah penyangga sudah duduk bareng untuk membahas program penanganan banjir.

Nur Mahmudi juga sudah mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) proposal kebutuhan anggaran normalisasi 26 situ yang merupakan kewenangan Pemerintah pusat.

"Normalisasi dengan perdalam situ itu sepenuhnya kewenangan PU, kami hanya usulkan. Soal action itu sih mestinya PU yang berinisiatif sebenarnya dari sekarang ini sudah harus duduk bareng jangan nunggu luber," tukasnya di Depok, Minggu (23/11/2014).

Nur Mahmudi meminta PU melalui Sumber Daya Air (SDA) mengundang daerah penyangga duduk bersama membagi tugas masing - masing.

"Saya kan sudah ajukan tahun lalu, segera alokasikan dana oleh PU di 26 situ di Depok Rp 451 Miliar padahal kalau mau sempurnakan jadi wisata lebih besar lagi," ungkapnya.

Nur Mahmudi menilai masalah banjir masih menjadi fenomena rutin dimana semua daerah harus waspada. Dari mulai menganalisa penyebabnya, langkah mengurai, hingga makronya perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Kami memperbanyak tanaman, proses pembersihan drainase, melancarkan. Masyarakat buang sampah di drainase dan sungai. Buat sumur resapan biopori dan sumur imbuhan," ungkapnya.

Nur Mahmudi menginstruksikan Satgas Banjir untuk bersiaga di musim hujan ini. "Kami terus mengerahkan satgas banjir kami. Tiap kecamatan Satgas Banjir harus siaga," tutupnya.