Sindir Pemkot Bogor, Pengamat Sarankan Sehari Tanpa Pelat F
Sindir Pemkot Bogor, Pengamat Sarankan Sehari Tanpa Pelat F
A
A
A
BOGOR - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyindir rencana pelarangan pelat B ke Bogor. MTI menyarankan sebaiknya kebijakan itu diubah menjadi satu hari tanpa pelat F.
"Bagaimana kalo dibalik satu hari tanpa kendaraan pelat F di Bogor, kan yang menjadi penyebab kemacetan di Kota Bogor pun karena banyaknya kendaraan pelat F, sudah pasti Kota Bogor akan bebas dari kemacetan," kata Ketua MTI Danang Parikesit kepada Sindonoews, Rabu (17/9/2014).
Danang mengatakan, seharusnya Pemkot Bogor legowo dengan situasi dan kondisi serbuan ribuan kendaraan asal Jakarta dan sekitarnya yang datang ke Kota Bogor setiap akhir pekan.
"DKI Jakarta pun jika mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kendaraan seperti 3 in 1, larangan mobil masuk jalur Transjakarta, berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya yang melakukan tindakan dan kebijakannya pun dilakukan oleh kepolisian," katanya.
Untuk itu, MTI berharap ke depan Pemprov DKI Jakarta pun jika setiap mengeluarkan kebijakan terkait dengan transportasi di Jakarta harus melibatkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabubaten/Kota yang berada di sekitar Jakarta.
"Karena yang akan terkena imbasnya pun adalah pemerintah daerah di sekitar Jakarta," katanya.
"Bagaimana kalo dibalik satu hari tanpa kendaraan pelat F di Bogor, kan yang menjadi penyebab kemacetan di Kota Bogor pun karena banyaknya kendaraan pelat F, sudah pasti Kota Bogor akan bebas dari kemacetan," kata Ketua MTI Danang Parikesit kepada Sindonoews, Rabu (17/9/2014).
Danang mengatakan, seharusnya Pemkot Bogor legowo dengan situasi dan kondisi serbuan ribuan kendaraan asal Jakarta dan sekitarnya yang datang ke Kota Bogor setiap akhir pekan.
"DKI Jakarta pun jika mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kendaraan seperti 3 in 1, larangan mobil masuk jalur Transjakarta, berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya yang melakukan tindakan dan kebijakannya pun dilakukan oleh kepolisian," katanya.
Untuk itu, MTI berharap ke depan Pemprov DKI Jakarta pun jika setiap mengeluarkan kebijakan terkait dengan transportasi di Jakarta harus melibatkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabubaten/Kota yang berada di sekitar Jakarta.
"Karena yang akan terkena imbasnya pun adalah pemerintah daerah di sekitar Jakarta," katanya.
(whb)
Explore More