Underpass Bulak Kapal Terkendala Pembebasan Lahan

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalami kesulitan dalam membebaskan lahan untuk pembangunan underpass Bulak Kapal.

Pasalnya, lahan warga yang terkena proyek pembangunan underpass harganya langsung melambung tinggi.

Kabag Pertanahan Kota Bekasi, Sudarsono mengatakan, pemerintah menawarkan harga Rp4 juta untuk lahan warga yang akan dibebaskan imbas dari proyek underpass yang akan dibangun di Jalan Joyomartono, Bekasi Timur.

Namun, angka tersebut ditolak karena dianggap masih terlalu rendah.

"Kendala dalam membebaskan lahan untuk underpass Bulak Kapal adalah harga yang melambung sangat tinggi, rata-rata warga minta harga Rp8-10 juta dilahan itu," kata Sudarsono.

Menurutnya, lahan yang dibutuhkan untuk underpass itu mencapai 16.965 meter persegi. Dari jumlah itu terdapat 142 bidang tanah milik warga yang mesti dibebaskan.

Sejumlah lahan itu berada di Kelurahan Margahayu, Aren Jaya, dan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.Sampai 30 hari ke depan, lanjut dia, pihaknya menargetkan kesepakatan harga dengan warga.

Pasalnya, jika tak ada titik temu, anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 55 miliar untuk mega proyek dari Kementrian Pekerjaan Umum tersebut tak dapat terserap.

"Dampaknya, pembangunan bakal molor kembali," ujarnya. Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan kontruksi awal. Pembangunan itu menunggu proses pembebasan lahan dari Pemkot Bekasi yang dibiayai dari APBD 2014.

Untuk diketahui selain underpass, di Bulak Kapal juga bakal dibangun fly over yang melintas di atas rel kereta api.