Ratakan Pembangunan, BBM Bersubsidi Akan Dihapus

JAKARTA - Pembatasan urbanisasi memang tidak dapat dilakukan dengan cara apapun selain pemerataan pembangunan di daerah. Sebab, urbanisasi merupakan cara masyarakat desa bertahan hidup lantaran pertumbuhan perekonomian di daerah sangat minim.

Pengamat kebijaka publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengatakan, banyak, lahan pertanian berubah menjadi perumahan, lahan industri dan sebagainya. Sehingga kalau tidak ke kota mereka tidak makan.

"Jadi tidak bisa diapa-apakan itu para urbanisasi yang datang ke Jakarta oleh pemerintah selain dengan pemerataan pembangunan," kata Agus saat dihubungi wartawan, Senin 4 Agustus 2014.

Untuk para urbanisasi yang sudah datang ke Jakarta, kata Agus, harus sadar diri. Karena, jika tidak memiliki keterampilan malah menambah persoalan baru di Jakarta. Apalagi para urbanisasi yang rata-rata hanya berpendidikan menengah atas.

Agus menjelaskan, untuk meratakan pembangunan, tentunya harus dimulai pembangunan infrastruktur. Sebab, pertumbuhan ekonomi sendiri akan terjadi bila infrastruktur memadai.

"Pertumbuhan ekonomi minimal tujuh persen untuk meratakan pembangunan di daerah. Saat ini baru lima persen," ungkapnya.

Untuk meratakan pembangunan itu sendiri, Agus menyarankan agar pemerintah pusat segera menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, BBM bersubsidi yang menghabiskan anggaran Rp300 triliun per tahun itu tidak mensejahterakan rakyat dan hanya menguntungkan negara Singapura sebagai negara penyumbang minyak.

Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pemerataan pembangunan. Sebab, kalau pembangunan merata, infrastrultur bagus, otomatis pertumbuhan ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat pun naik.

"Jadi tidak perlu lagi buat contoh provinsi atau kota pemerataan pembangunan sebagai atasi urbanisasi yang direncanakan Jokowi. Langsung saja ratakan semuanya. Kalau mau diprioritaskan, ya bangun Jawa Tengah sebagai daerah pertama urbanisasi Jakarta, disusul Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur," jelasnya.