APTB dan BKTB Bisa Hambat Penerapan e-Ticketing
A
A
A
JAKARTA - Sistem operasional APTB dan BKTB akan menghambat rencana penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada Transjakarta.
Hambatan tersebut terletak pada harga tiket yang tidak sama antara APTB, BKTB, dan Transjakarta. Perlu ada standar yang sama dalam sistem operasional ketiganya untuk e-ticketing.
Menurut Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), jika standar operasional tidak disamakan, terutama dalam harga tiket, maka penerapan e-ticketing akan mengalami kesulitan.
"Kalau diterapkan (e-ticketing) warga diharuskan membayar dua kali, ketika masuk ke dalam halte dan membayar lagi di dalam bus APTB atau BKTB. Jadi agak lebih rumit kalau seperti itu," ujar Ketua DTKJ Edi Nursalam kepada Sindonews, Sabtu (19/7/2014).
Diingatkan Edi, pengelolaan sistem pada APTB dan BKTB masih berbasis setoran. Berbeda dengan Transjakarta yang dibayar rupiah per kilometer. Sehingga ada harga yang berbeda antara Transjakarta dengan APTB.
Lagipula APTB dipegang oleh operator tersendiri, tidak di bawah naungan manajemen Transjakarta.
Namun jika sistem operasional APTB dan BKTB disamakan dengan Transjakarta, Edi melanjutkan, hendaknya ditanyakan dulu kepada masyarakat sebagai pengguna dua moda tersebut.
"Perlu studi kecil-kecilan kepada masyarakat untuk mengetahui sikap masyarakat apakah setuju atau tidak disamaratakan harga tiketnya. Atau mungkin ada gate khusus atau di bus ada tempat tap misalnya," tutur Edi.
"Harusnya APTB dan BKTB adalah angkutan perkotaan, jadi jauh dekat itu sama harganya," ucap Edi.
Hambatan tersebut terletak pada harga tiket yang tidak sama antara APTB, BKTB, dan Transjakarta. Perlu ada standar yang sama dalam sistem operasional ketiganya untuk e-ticketing.
Menurut Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), jika standar operasional tidak disamakan, terutama dalam harga tiket, maka penerapan e-ticketing akan mengalami kesulitan.
"Kalau diterapkan (e-ticketing) warga diharuskan membayar dua kali, ketika masuk ke dalam halte dan membayar lagi di dalam bus APTB atau BKTB. Jadi agak lebih rumit kalau seperti itu," ujar Ketua DTKJ Edi Nursalam kepada Sindonews, Sabtu (19/7/2014).
Diingatkan Edi, pengelolaan sistem pada APTB dan BKTB masih berbasis setoran. Berbeda dengan Transjakarta yang dibayar rupiah per kilometer. Sehingga ada harga yang berbeda antara Transjakarta dengan APTB.
Lagipula APTB dipegang oleh operator tersendiri, tidak di bawah naungan manajemen Transjakarta.
Namun jika sistem operasional APTB dan BKTB disamakan dengan Transjakarta, Edi melanjutkan, hendaknya ditanyakan dulu kepada masyarakat sebagai pengguna dua moda tersebut.
"Perlu studi kecil-kecilan kepada masyarakat untuk mengetahui sikap masyarakat apakah setuju atau tidak disamaratakan harga tiketnya. Atau mungkin ada gate khusus atau di bus ada tempat tap misalnya," tutur Edi.
"Harusnya APTB dan BKTB adalah angkutan perkotaan, jadi jauh dekat itu sama harganya," ucap Edi.
(hyk)