Pemprov DKI sudah tak fokus urusi Tanah Abang
A
A
A
Sindonews.com - Kemacetan yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, diakibatkan kesibukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam ajang pemilihan presiden (pilpres) 2014. Sehingga membuat bawahannya tidak bekerja secara maksimal seperti sebelumnya.
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, kalau sebelumnya petugas kepolisian, dinas perhubungan, dan petugas Satpol PP fokus di kawasan ini, sekarang sudah tidak. Saat ini hanya petugas dinas perhubungan yang memakai seragam biru dan beberapa anggota Satpol PP.
Menurutnya, untuk menertibkan kawasan Tanah Abang harus dilakukan oleh seluruh pihak terkait, sebab kawasan ini adalah pilot project dari penertiban kawasan pasar.
"Jika di Tanah Abang tidak berhasil, jangan berharap kawasan lainnya juga berhasil," kata Yayat kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/5/2014).
Selain itu, lanjut Yayat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memikirkan banyaknya akses untuk menuju Tanah Abang. Tentu konsekuensinya akan banyak yang datang, sehingga rekaya lalu lintas bisa dilakukan dengan maksimal, antara lain melarang pengunjung untuk parkir di kawasan tersebut.
Sehingga yang ada hanya angkutan umum. Dengan demikian kemacetan bisa diminimalisir.
"Jika pemprov sudah memikirkan konsekuensi dari banyaknya akses, tentu bisa melakukan rekaysa lalu lintas," ujarnya.
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, kalau sebelumnya petugas kepolisian, dinas perhubungan, dan petugas Satpol PP fokus di kawasan ini, sekarang sudah tidak. Saat ini hanya petugas dinas perhubungan yang memakai seragam biru dan beberapa anggota Satpol PP.
Menurutnya, untuk menertibkan kawasan Tanah Abang harus dilakukan oleh seluruh pihak terkait, sebab kawasan ini adalah pilot project dari penertiban kawasan pasar.
"Jika di Tanah Abang tidak berhasil, jangan berharap kawasan lainnya juga berhasil," kata Yayat kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/5/2014).
Selain itu, lanjut Yayat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memikirkan banyaknya akses untuk menuju Tanah Abang. Tentu konsekuensinya akan banyak yang datang, sehingga rekaya lalu lintas bisa dilakukan dengan maksimal, antara lain melarang pengunjung untuk parkir di kawasan tersebut.
Sehingga yang ada hanya angkutan umum. Dengan demikian kemacetan bisa diminimalisir.
"Jika pemprov sudah memikirkan konsekuensi dari banyaknya akses, tentu bisa melakukan rekaysa lalu lintas," ujarnya.
(mhd)