Gara-gara dokter demo pasien terlantar
Gara-gara dokter demo pasien terlantar
A
A
A
Sindonews.com - Akibat adanya aksi damai yang dilakukan dokter Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada pihak Pemerintah Kota Tangsel dengan cara mengadu kepada DPRD Tangsel, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhambat.
Puluhan warga masyarakat yang hendak berobat ke RSU Tangsel, terpaksa tidak dapat pelayanan dari dokter secara maksimal dan terlantar, sebagian pasien terpaksa pulang atau mencari rumah sakit lain.
"Kata pegawai di sini, dokternya lagi pada aksi jadi yang praktek berkurang padahal saya sudah dari hari Jumat minta rujukan dari Puskesmas biar bisa berobat di sini, sekarang gimana lagi dokternya di UGD cuma ada satu, jadi harus nunggu antrean panjang, terpaksa cari rumah sakit lain, biar deh bayar daripada begini nunggunya berjam-jam," kata Yusiningsih, warga Pamulang kepada wartawan di lokasi, Senin (23/9/2013).
Hal senada diungkapkan Subroto, warga Ciputat. Ia mengatakan, hendak berobat ke RSU Tangsel agar secepatnya mendapat pengobatan. Namun begitu tiba di RSU, ia malah terlantar dan belum juga dapat dilayani dokter.
"Saya sudah batuk-batuk seminggu dan sudah sesak. Maunya sih datang ke RSU Tangsel biar langsung dirawat. Tapi masih harus antre karena sebagaian dokter lagi aksi," keluhnya.
Humas RSUD Kota Tangsel, Arif Kurniawan mengatakan, aksi damai yang dilakukan para dokter RSU adalah untuk menyampaikan aspirasi yang di antaranya, mendukung pengobatan gratis bagi warga Tangsel khususnya warga miskin dan menolak penghapusan poli spesialis di RSUD Tangsel.
Selain itu, dia menambahkan, mempermudah tahapan pengobatan dengan sistem one day service, pemisahan RSUD dan dinkes Tangsel, menolak rooling dokter/perawat ke Puskesmas, dibuat akreditasi RS, dibuat perda bagi semua tindakan medis, dan menolak kehadiran dokter asing yang berpraktik di wilayah Tangsel, serta transfer of knowledge dan menolak direktur yang bukan berlatar belakang medis.
Sementara itu, sekira 20 dokter RSUD Tangsel yang mendatangi Komisi II DPRD Tangsel untuk menyampaikan aspirasinya, hari ini diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Tangsel Robet Usman yang didampingi Abdul Kohar dan sejumlah anggota komisi II.
Puluhan warga masyarakat yang hendak berobat ke RSU Tangsel, terpaksa tidak dapat pelayanan dari dokter secara maksimal dan terlantar, sebagian pasien terpaksa pulang atau mencari rumah sakit lain.
"Kata pegawai di sini, dokternya lagi pada aksi jadi yang praktek berkurang padahal saya sudah dari hari Jumat minta rujukan dari Puskesmas biar bisa berobat di sini, sekarang gimana lagi dokternya di UGD cuma ada satu, jadi harus nunggu antrean panjang, terpaksa cari rumah sakit lain, biar deh bayar daripada begini nunggunya berjam-jam," kata Yusiningsih, warga Pamulang kepada wartawan di lokasi, Senin (23/9/2013).
Hal senada diungkapkan Subroto, warga Ciputat. Ia mengatakan, hendak berobat ke RSU Tangsel agar secepatnya mendapat pengobatan. Namun begitu tiba di RSU, ia malah terlantar dan belum juga dapat dilayani dokter.
"Saya sudah batuk-batuk seminggu dan sudah sesak. Maunya sih datang ke RSU Tangsel biar langsung dirawat. Tapi masih harus antre karena sebagaian dokter lagi aksi," keluhnya.
Humas RSUD Kota Tangsel, Arif Kurniawan mengatakan, aksi damai yang dilakukan para dokter RSU adalah untuk menyampaikan aspirasi yang di antaranya, mendukung pengobatan gratis bagi warga Tangsel khususnya warga miskin dan menolak penghapusan poli spesialis di RSUD Tangsel.
Selain itu, dia menambahkan, mempermudah tahapan pengobatan dengan sistem one day service, pemisahan RSUD dan dinkes Tangsel, menolak rooling dokter/perawat ke Puskesmas, dibuat akreditasi RS, dibuat perda bagi semua tindakan medis, dan menolak kehadiran dokter asing yang berpraktik di wilayah Tangsel, serta transfer of knowledge dan menolak direktur yang bukan berlatar belakang medis.
Sementara itu, sekira 20 dokter RSUD Tangsel yang mendatangi Komisi II DPRD Tangsel untuk menyampaikan aspirasinya, hari ini diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Tangsel Robet Usman yang didampingi Abdul Kohar dan sejumlah anggota komisi II.
(mhd)
Explore More