BPK: Kota Depok raih penilaian WTP

Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat bersama Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto menandatangani berita acara penyerahan (BAP), laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tertuang dalam Surat BPK RI Nomor : 08B/S-HP/XVIII.BDG/05/2013 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2012, tanggal 27 Mei 2013.

Pemberian opini WTP didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok TA 2012. Dari laporan tersebut, menunjukan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 disajikan secara wajar.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menuturkan, penyerahan laporan hasil pemeriksan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan tertuang pada Paket Undang-undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

"Dari laporan tersebut menunjukan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 disajikan secara wajar," ujarnya di Gedung Sate Bandung dalam rilis kepada wartawan, Senin (27/05/2013).

Pemberian opini WTP didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok TA 2012. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD se-Jawa Barat dan Bupati atau Wali Kota se-Jawa Barat, 8 Kabupaten Kota Kota Depok, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi.