Ancam World Bank, Ahok keruk sungai sendiri
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) "kekeuh" meminta World Bank untuk mengerjakan pengerukan sungai atau Jakarta Emergency Dreging Inisiatife (Jedi) dalam tempo dua tahun jika ingin melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI.
"kita lagi menunggu jawaban Bank Dunia sama Dinas PU, lagi coba cocokkan. Kita maunya dua tahun. Biar cepat," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Ditambahkan mantan Bupati Belitung Timur itu, rencana bantuan sudah dimulai sejak 2008 lalu. Namun, hingga 2013, bukti keseriusan Bank Dunia tidak pernah ditunaikan dengan menandatangani perjanjian bersama.
"Bayangin ya, 2008 mulai, 2013 sudah lima tahun, belum tandatangan. Sudah mau tanda tangan pun, lima tahun baru selesai kerjain. Apa tuh maksudnya? Itu kerjanya seperti apa? Bisa-bisa kita terendap lumpur lagi," paparnya.
Dia menambahkan, bisa jadi bantuan Rp1,2 triliun tersebut akhirnya akan habis di tengah jalan lantaran menunggu waktu yang terlalu lama. Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar mau menganggarkannya di APBD dan APBN dan anggaran perubahan tahun depan.
Setelah dimasukkan dalam anggaran, diharapkan Pemprov bisa menjalankan program Jedi dengan menggunakan dana sendiri dari APBD dan APBN.
"Bisa jadi kita habisin lima tahun Rp1,2 triliun, tidak ada manfaat yang banyak. Karena tidak sekaligus kan. Kita ingin maksimal itu dua tahun. Kalau tidak, kita sudah bilang sama PU untuk anggarkan dalam APBD perubahan, dan APBD tahun depan. Jadi, program kita kerjakan dengan dana APBN dan APBD," imbuhnya.
Seperti diketahui, Bank Dunia berencana ingin membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pengerukan sungai-sungai di Jakarta. Namun, kedua belah pihak belum sepakat mengenai persyaratannya yang harus dilakukan masing-masing.
"kita lagi menunggu jawaban Bank Dunia sama Dinas PU, lagi coba cocokkan. Kita maunya dua tahun. Biar cepat," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Ditambahkan mantan Bupati Belitung Timur itu, rencana bantuan sudah dimulai sejak 2008 lalu. Namun, hingga 2013, bukti keseriusan Bank Dunia tidak pernah ditunaikan dengan menandatangani perjanjian bersama.
"Bayangin ya, 2008 mulai, 2013 sudah lima tahun, belum tandatangan. Sudah mau tanda tangan pun, lima tahun baru selesai kerjain. Apa tuh maksudnya? Itu kerjanya seperti apa? Bisa-bisa kita terendap lumpur lagi," paparnya.
Dia menambahkan, bisa jadi bantuan Rp1,2 triliun tersebut akhirnya akan habis di tengah jalan lantaran menunggu waktu yang terlalu lama. Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar mau menganggarkannya di APBD dan APBN dan anggaran perubahan tahun depan.
Setelah dimasukkan dalam anggaran, diharapkan Pemprov bisa menjalankan program Jedi dengan menggunakan dana sendiri dari APBD dan APBN.
"Bisa jadi kita habisin lima tahun Rp1,2 triliun, tidak ada manfaat yang banyak. Karena tidak sekaligus kan. Kita ingin maksimal itu dua tahun. Kalau tidak, kita sudah bilang sama PU untuk anggarkan dalam APBD perubahan, dan APBD tahun depan. Jadi, program kita kerjakan dengan dana APBN dan APBD," imbuhnya.
Seperti diketahui, Bank Dunia berencana ingin membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pengerukan sungai-sungai di Jakarta. Namun, kedua belah pihak belum sepakat mengenai persyaratannya yang harus dilakukan masing-masing.
(san)