Kata Ahok, ganjil genap untungkan satu pihak
A
A
A
Sindonews.com - Polemik penerapan nomor urut kendaraan ganjil genap di Jakarta berlanjut. Wacana dibatalkannya program itu terus bergulir dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau nerapin ganjil genap itu, tidak ada untung ekonomisnya. Itu hanya menguntungkan salah satu pihak," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Dia menambahkan, program ganjil genap bisa memicu masyarakat untuk menambah koleksi mobilnya agar bisa menyiasati aturan ganjil genap. "Ada juga orang beli mobil lebih banyak, mobil banyak akhirnya bisa nyiasatin ganjil genap," paparnya.
Ditambahkan dia, penanganan kemacetan di Jakarta, secara teknis segera dilakukan dari sekarang, dengan aturan larangan parkir di wilayah-wilayah kemacetan.
"Kan, sudah banyak langkah-langkahnya. Parkir enggak boleh di jalan, 70 titik kan sudah kita ngomongin kemarin. Dalam waktu pendek ini, dikerjakan sekarang," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI dinilai ragu menerapkan program ganjil genap. Hal ini kontan menimbulkan tanda tanya masyarakat.
Pasalnya, program yang sedianya sebagai alternatif 3 in 1 yang sudah tidak lagi efektif ini, belum juga menemui titik terang. Bahkan, sempat bergulir ganjil genap akan diganti dengan sistem Electronic Road Pricing atau sistem kendaraan berbayar.
"Kalau nerapin ganjil genap itu, tidak ada untung ekonomisnya. Itu hanya menguntungkan salah satu pihak," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Dia menambahkan, program ganjil genap bisa memicu masyarakat untuk menambah koleksi mobilnya agar bisa menyiasati aturan ganjil genap. "Ada juga orang beli mobil lebih banyak, mobil banyak akhirnya bisa nyiasatin ganjil genap," paparnya.
Ditambahkan dia, penanganan kemacetan di Jakarta, secara teknis segera dilakukan dari sekarang, dengan aturan larangan parkir di wilayah-wilayah kemacetan.
"Kan, sudah banyak langkah-langkahnya. Parkir enggak boleh di jalan, 70 titik kan sudah kita ngomongin kemarin. Dalam waktu pendek ini, dikerjakan sekarang," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI dinilai ragu menerapkan program ganjil genap. Hal ini kontan menimbulkan tanda tanya masyarakat.
Pasalnya, program yang sedianya sebagai alternatif 3 in 1 yang sudah tidak lagi efektif ini, belum juga menemui titik terang. Bahkan, sempat bergulir ganjil genap akan diganti dengan sistem Electronic Road Pricing atau sistem kendaraan berbayar.
(san)