Lembaga survei jangan bangun opini publik

Sindonews.com - Peneliti Senior The Jakarta Insitute Ubadillah mengatakan, lembaga survei sejatinya diperbolehkan bekerja sama dengan salah satu pihak untuk mengevaluasi kinerja si pihak yang memesan tersebut.

"Tapi sayangnya, survei yang belakangan ini muncul (survei elektalitas kandidat Pilkada) dijadikan untuk membangun opini publik, dan itu disetujui oleh lembaga survei," ujarnya dalam diskusi 'Carut Marut Hasil Survei DKI Jakarta' di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/5/2012).

Untuk itu, dia sangat menyayangkan hal itu. "Pada saatnya nanti, publiklah yang akan menilai. Ketika lembaga survei melakukan penghitungan yang salah," tambahnya.

Tidak hanya itu, belakangan ini terjadi kesalahan penghitungan survei. Dua lembaga survei pada 2007 lalu pun melakukan hal serupa. Saat ini pun, ada beberapa lembaga survei yang sering melakukan kesalahan. Kendati demikian, dia berharap kepada lembaga survei yang ada bisa mencerdaskan masyarakat dalam pengumuman hasil surveinya.

"Tugasnya lembaga survei mencerdaskan, melakukan quality control. Sampel yang diolah datanya. Jangan mengklaim margin of error sekian-sekian," pungkasnya. (san)