Pelayanan publik di Jakarta belum maksimal

Sindonews.com – Warga Ibu Kota mengeluhkan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penanganan kemacetan, pelayanan kesehatan, penanganan banjir, dan penataan ruang dinilai belum maksimal.

Dari hasil survei CIRUS Surveyor Group terhadap 800 responden dengan metode multistage random sampling di 80 kelurahan terungkap, publik kecewa terhadap sejumlah program, yakni permasalahan mengatasi kemacetan (18,9%), pelayanan kesehatan (17,9%), penanganan banjir (14,3%),dan penataan ruang kota (5,6%). Survei dilakukan dengan sistem wawancara terbuka. Tingkat kepercayaan (significant level) survei adalah 95% dengan margin error3,46%.

“Jika dikalkulasi, lebih dari 50% penduduk Jakarta mengaku pelayanan publik menjadi masalah utama,” kata peneliti CIRUS Surveyor Group, Kadek Dwita Apriani, saat diskusi “Warga Jakarta Mau Dibawa Kemana?” di Depok.

Dari hasil survei juga tergambar keinginan publik untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Dia mengungkapkan, masalah yang kerap terlontar dan menjadi momok di DKI Jakarta adalah kemacetan.

“Sumbernya,sebanyak 56,38% angkutan kota (angkot) ngetem sembarangan. Ditambah, maraknya motor yang menjadi kendaraan utama para warga komuter sebanyak 48,2%,” paparnya. Di tempat yang sama,Direktur CIRUS Surveyor Group,Andrinof A Chaniago menjelaskan, survei dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik.Menurut dia,jangan sampai masyarakat dibodohi dengan sistem yang berjalan saat ini.“Saya prihatin dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang,”tegasnya.

Pengajar Universitas Indonesia (UI) ini menyayangkan banyaknya anggaran yang terbuang percuma. Misalnya saja anggaran untuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai angka Rp38 miliar.

“Bappeda itu tidak melakukan pekerjaan fisik. Hanya melayani jasa. Anggaran hingga Rp38 miliar itu sangat fantastis,”ucapnya.

Sementara itu, hasil survei Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas) menyebutkan, pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini paling mampu untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.

Ketua Peneliti FISIP Unas Firdaus Syam mengungkapkan, hasil survei yang dilakukan timnya menggunakan metode kuesioner. Di dalamnya terdapat 21 pertanyaan tentang pendapat masyarakat mengenai pilihannya terhadap kehadiran enam pasangan calon gubernur (cagub).

“Ini hanya opini dan respons responden itu sendiri. Hasil survei ini tergolong berbeda dengan survei-survei sebelumnya,” ujar Firdaus kemarin. Penelitian atau survei ini mengambil 1.006 sampel responden secara random yang tersebar di enam wilayah kabupaten/ kota di DKI Jakarta.

Jajak pendapat ini dilakukan selama sepekan terakhir, 22 April 2012 hingga 28 April 2012. Jumlah warga yang dijadikan objek survei hampir merata di seluruh wilayah kota. Berkisar 15% sampai 26%, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yakni 1,4%, dengan margin of error3%. (wbs)