296.000 guru dan dosen awasi UN

Sindonews.com - Sebanyak 296.000 guru dan dosen akan menjadi pengawas dalam Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada pekan depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, para pengawas ini akan memantau di 27.000 sekolah negeri dan swasta. Pada 16 April hingga 19 April yang akan mengikuti UN ialah di jenjang sekolah menengah yakni di SMA ada 11.000 siswa, MA ada 6.000 siswa dan SMK ada 9.000 siswa.

Menurut mendikbud, para pengawas ini akan disumpah terlebih dulu agar mampu memperkecil penyimpangan yang dapat terjadi pada pelaksanaan UN tahun ini.
“Kalau kebocoran soal itu pasti ada mafianya. Namun petugas ini akan menandatangani ikrar dulu sebelum bertugas disekolah yang sudah ditunjuk oleh panitia pelaksana didaerahnya masing-masing,” katanya pada Konferensi Pers UN 2012 di gedung Kemendikbud Kamis 12 April 2012.

Mendikbud menyatakan, jumlah sekolah yang harus diawasi paling banyak di Jawa Timur sebanyak 2.500 sekolah. Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp600 miliar untuk pelaksanaan UN tahun ini. Anggaran tersebut untuk untuk biaya operasional dimana masing-masing siswa mendapatkan sekitar Rp50.000. Dia pun tidak heran jika ada sekolah yang masih meminta sejumlah dana dari siswanya karena dana yang tidak mencukupi itu.

Mendikbud menjelaskan, para pengawas ini akan memastikan UN akan berlangsung jujur dan berprestasi karena terkait dengan legalitas hasil UN sebagai syarat utama masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Selain memaksimalkan peranan pengawas, ujarnya, Kemendikbud juga membagi soal ujian dalam lima paket yang berbeda dengan taraf kesulitan yang sama.

“Tahun lalu hanya nomornya saja yang ditukar tahun ini kami buat lima paket dengan satu ruang kelas itu ada 20 siswa saja,” tandasnya.

Selain itu juga ada pergeseran tempat percetakan dimana dulu tersebar di 33 titik namun sekarang hanya di lima titik yakni di Surabaya, Kudus, Semarang, Riau dan Jakarta. Selanjutnya, kualifikasi percetakan tahun ini menggunakan security printing sehingga kemungkinan penyelewengan dapat diperkecil.

Dia menjamin tidak ada kebocora soal karena berkaca pada tahun sebelumnya dimana 2-3 minggu sebelum UN pihaknya sudah menerima informasi bocoran soal namun tahun ini tidak ada. Dia pun berharap kondisi yang stabil ini berlangsung hingga UN selesai digelar.

Nilai rapor yang menjadi penentu kelulusan selain nilai UN diambil dari semester III, IV dan V. NIlai raport sendiri bobotnya 40 % dan nilai ujian sekolah mencapai bobot 60 persen. Dia menyatakan, UN ini untuk memotret kompetensi sang anak secara komprehensif. Kompetensi itu sendiri dinilai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

“Namun UN itu merupakan bagian dari evaluasi bukan dari secara keseluruhan aspek kompetensi tersebut. UN hanya mengambil aspek kognitif yang diambil dari mata pelajaran yang diUNkan yakni Bahasa Indonesia, Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi saja sedangkan yang lainnya diambil oleh sekolah,” imbuhnya.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah menjelaskan, ada perlakuan khusus dibeberapa daerah seperti di Jayapura dimana kemarin terjadi penembakan pesawat dan daerah yang bergunung-gunung maka soal ujian dikirim melalui pesawat khusus sehingga dapat terdistribusi tepat waktu. Lalu pemerintah juga mengantisipasi pengiriman soal di Aceh khususnya di Gayo Lues karena kemarin ada kerusuhan pasca pemilihan kepala daerah.

Selain itu, terangnya, tidak ada ujian susulan bagi yang berhalangan hadir namun aka nada ujian susulan bagi yang sakit yang diselenggarakan seminggu setelah ujian pertama atau bersamaan dengan UN SMP.

“Memang tidak ada ujian ulangan. Bagi mereka yang tidak lulus dapat mengambil program paket C. kalau ada siswa yang hamil juga tidak ada peraturan yang membatasi mereka sehingga sekolah harus mengikutsertakan mereka dalam UN. Sedangkan siswa yang ada di penjara masih bisa ikut UN di penjara masing-masing,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar berpendapat, salah satu faktor yang memunculkan adanya kecurangan dan ketidakjujuran dalam UN adalah adanya target yang dibebankan kepada setiap sekolah. Setiap pemerintah daerah mengharuskan sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya untuk mencapai target kelulusan tertentu. Akibatnya, sekolah pun dengan berbagai cara berusaha mencapai target tertentu. Jika tidak tercapai target tersebut, sanksi mutasi akan dikenakan kepada kepala sekolah.

“Jika pola ini masih berlaku, penyelenggaraan UN yang jujur dan berprestasi akan sulit terwujud,” urainya.(azh)