Foke harus selesaikan masalah Prijanto
Foke harus selesaikan masalah Prijanto
A
A
A
Sindonews.com - Pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta melalui sidang paripurna. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rio Sembodo mengatakan, Fraksi PDIP menyesalkan keputusan sepihak yang diambil Prijanto.
"Karena bagaimanapun juga, kontrak politik yang sudah disepakati oleh Pak Prijanto ini kan sampai masa jabatan beliau habis," ujarnya kepada Sindonews, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (1/2/2012).
Rio menambahkan, komunikasi politik antara Prijanto dengan koalisi partai yang mengusungnya pada 2007 lalu tidak berjalan dengan mulus.
"Ini keputusan memang diambil tiba-tiba. Sebenarnya kita ingin menengahi konflik antara gubernur dan wakil gubernur ini. Kita juga ingin mendengar secara langsung alasan beliau mundur. Selain itu, ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang telah memilihnya," tambahnya.
Sidang paripurna yang sedianya akan dilangsungkan pada 25 Januari lalu batal dilaksanakan karena Fraksi Partai Demokrat walk out, sehingga sidang tidak kuorum. "Masalah ini selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur, menyangkut kredibilitas pimpinan yang kehilangan partner kerjanya, yaitu wagub," tegasnya.
Rio mengkhawatirkan, kekosongan posisi wakil gubernur ini akan menimbulkan efek terhadap jalannya roda pemerintahan di pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Walaupun Foke sudah pernah mengatakan dirinya sanggup menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya wagub. Tetapi ini juga kan agak susah, ibaratnya yang biasanya berjalan dengan dua kaki sekarang tinggal satu kaki," tukasnya.
Rio berpesan kepada gubernur DKI Jakarta, agar hal ini bisa menjadi refleksi kepemimpinan. "Ini juga sekaligus menjadi pesan bagi teman-teman di DPR pusat untuk merumuskan Undang-Undang pimpinan daerah, jangan sampai hal seperti ini semakin marak," tambah Rio. (san)
"Karena bagaimanapun juga, kontrak politik yang sudah disepakati oleh Pak Prijanto ini kan sampai masa jabatan beliau habis," ujarnya kepada Sindonews, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (1/2/2012).
Rio menambahkan, komunikasi politik antara Prijanto dengan koalisi partai yang mengusungnya pada 2007 lalu tidak berjalan dengan mulus.
"Ini keputusan memang diambil tiba-tiba. Sebenarnya kita ingin menengahi konflik antara gubernur dan wakil gubernur ini. Kita juga ingin mendengar secara langsung alasan beliau mundur. Selain itu, ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang telah memilihnya," tambahnya.
Sidang paripurna yang sedianya akan dilangsungkan pada 25 Januari lalu batal dilaksanakan karena Fraksi Partai Demokrat walk out, sehingga sidang tidak kuorum. "Masalah ini selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur, menyangkut kredibilitas pimpinan yang kehilangan partner kerjanya, yaitu wagub," tegasnya.
Rio mengkhawatirkan, kekosongan posisi wakil gubernur ini akan menimbulkan efek terhadap jalannya roda pemerintahan di pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Walaupun Foke sudah pernah mengatakan dirinya sanggup menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya wagub. Tetapi ini juga kan agak susah, ibaratnya yang biasanya berjalan dengan dua kaki sekarang tinggal satu kaki," tukasnya.
Rio berpesan kepada gubernur DKI Jakarta, agar hal ini bisa menjadi refleksi kepemimpinan. "Ini juga sekaligus menjadi pesan bagi teman-teman di DPR pusat untuk merumuskan Undang-Undang pimpinan daerah, jangan sampai hal seperti ini semakin marak," tambah Rio. (san)
()
Explore More