Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Perawatan gedung DPRD Jakarta telan Rp80 M
Perawatan gedung DPRD Jakarta telan Rp80 M
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana mengeluarkan biaya perawatan gedung dengan rincian anggaran mencapai Rp80 miliar. Rencana itu kontan menimbulkan reaksi pro dan kontra dari sejumlah fraksi.
Di antara yang kontra dengan perawatan gedung dewan yang menelan uang kas daerah sebesar Rp80 miliar itu, adalah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah seorang anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, William Yani menyatakan, rencana evaluasi gedung senilai Rp80 miliar itu harus dievaluasi ulang.
"Coba dievaluasi dulu, apakah pemeliharaan gedung DPRD ini perlu angka segitu. Kalau yang renovasi ini menurut kami masih masuk akal," ujarnya kepada Sindonews, di ruang fraksi PDIP, Jakarta, Jumat (20/1/2012).
Ditambahkan dia, perawatan gedung dewan sebesar Rp80 miliar tidak masuk akal. "Kalau niatan pemeliharaan, saya setuju. Cuma angkanya saja yang saya kurang sepakat, perlu dievaluasi lah. Yang kami permasalahkan Rp80 miliar, kalau bisa jangan sebesar itulah," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD juga merenovasi ruang rapat paripurna dengan total anggaran mencapai Rp18,9 miliar. Dari dana tersebut, ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta memang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Dari pencahayaan, ruang rapat yang sebelumnya remang-remang, kini lebih terang. Begitu juga dengan karpet lantai juga tampak baru dan empuk saat diinjak.
Dua layar besar berkuran 4x4 meter juga menghiasi ruang rapat. Beberapa bagian ruang rapat juga dilapisi wall paper dan marmer baru. "Kalau untuk ruang rapat ini kita tidak ada masalah, tapi tadinya kita membayangkan kursi dan mejanya juga baru ternyata tidak," tambah William.
Tidak hanya itu saja, uang rakyat sebesar Rp100 miliar juga akan dialokasikan hanya untuk membangun jembatan penghubung antara gedung DPRD baru dengan yang lama.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi membenarkan adanya gelontoran dana seperti yang dipaparkan di atas. Namun tidak sekalipun dibahas di Badan Anggaran. "Tiba-tiba saja muncul di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012," jelasnya. (san)
Di antara yang kontra dengan perawatan gedung dewan yang menelan uang kas daerah sebesar Rp80 miliar itu, adalah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah seorang anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, William Yani menyatakan, rencana evaluasi gedung senilai Rp80 miliar itu harus dievaluasi ulang.
"Coba dievaluasi dulu, apakah pemeliharaan gedung DPRD ini perlu angka segitu. Kalau yang renovasi ini menurut kami masih masuk akal," ujarnya kepada Sindonews, di ruang fraksi PDIP, Jakarta, Jumat (20/1/2012).
Ditambahkan dia, perawatan gedung dewan sebesar Rp80 miliar tidak masuk akal. "Kalau niatan pemeliharaan, saya setuju. Cuma angkanya saja yang saya kurang sepakat, perlu dievaluasi lah. Yang kami permasalahkan Rp80 miliar, kalau bisa jangan sebesar itulah," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD juga merenovasi ruang rapat paripurna dengan total anggaran mencapai Rp18,9 miliar. Dari dana tersebut, ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta memang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Dari pencahayaan, ruang rapat yang sebelumnya remang-remang, kini lebih terang. Begitu juga dengan karpet lantai juga tampak baru dan empuk saat diinjak.
Dua layar besar berkuran 4x4 meter juga menghiasi ruang rapat. Beberapa bagian ruang rapat juga dilapisi wall paper dan marmer baru. "Kalau untuk ruang rapat ini kita tidak ada masalah, tapi tadinya kita membayangkan kursi dan mejanya juga baru ternyata tidak," tambah William.
Tidak hanya itu saja, uang rakyat sebesar Rp100 miliar juga akan dialokasikan hanya untuk membangun jembatan penghubung antara gedung DPRD baru dengan yang lama.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi membenarkan adanya gelontoran dana seperti yang dipaparkan di atas. Namun tidak sekalipun dibahas di Badan Anggaran. "Tiba-tiba saja muncul di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012," jelasnya. (san)
()
Explore More