Perpanjang Masa Tanggap Darurat Corona, PKS Minta Tunda Pemilihan Wagub DKI
Perpanjang Masa Tanggap Darurat Corona, PKS Minta Tunda Pemilihan Wagub DKI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap kompak menyampaikan harapannya agar proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI pada Senin 6 April 2020 ditunda. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang masa tanggap darurat virus Corona atau Covid-19 hingga 19 April mendatang.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, tidak layak jika anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat Covid-19 atau virus Corona yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sementara masyarakat di tempat lain salat Jumat dicegah, salat jamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus Corona ini.
"Kami (PKS) sepakat minta ditunda. Karena Pak Gubernur Anies sudah menetapkan (masa tanggap) darurat Covid-19 itu sampai 19 April," kata Suhaimi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/4/2020). (Baca juga: Imbauan Anies Jadi Alasan Pemilihan Wagub DKI Diundur 6 April )
Suhaimi juga menyayangkan, pelaksanaan penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wakil Gubernur DKI yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, Jumat 3 April 2020 kemarin.
Dalam kesempatan itu, DPRD DKI mendengar penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wakil Gubernur DKI yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.
Namun, dia menyayangkan bahwa kegiatan penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wagub DKI itu tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup. (Baca juga: Rapid Test Kedua di Masjid Jami, Petugas Temukan Jamaah Positif )
"Tadi saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI) dari (aplikasi) zoom, cuma disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengakses," ujarnya.
Padahal, lanjut Suhaimi, penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI tersebut tujuannya supaya kedua kandidat Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno lebih dikenal publik.
“Jadi kalau seperti tadi, itu sangat terbatas sekali yang mengetahui siapa yang akan mendampingi Pak Gubernur Anies, bagaimana kualitasnya, itu publik gak bisa mengakses, bahkan media juga gak bisa masuk langsung, itu sangat disayangkan sekali," pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, tidak layak jika anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat Covid-19 atau virus Corona yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sementara masyarakat di tempat lain salat Jumat dicegah, salat jamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus Corona ini.
"Kami (PKS) sepakat minta ditunda. Karena Pak Gubernur Anies sudah menetapkan (masa tanggap) darurat Covid-19 itu sampai 19 April," kata Suhaimi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/4/2020). (Baca juga: Imbauan Anies Jadi Alasan Pemilihan Wagub DKI Diundur 6 April )
Suhaimi juga menyayangkan, pelaksanaan penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wakil Gubernur DKI yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, Jumat 3 April 2020 kemarin.
Dalam kesempatan itu, DPRD DKI mendengar penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wakil Gubernur DKI yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.
Namun, dia menyayangkan bahwa kegiatan penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wagub DKI itu tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup. (Baca juga: Rapid Test Kedua di Masjid Jami, Petugas Temukan Jamaah Positif )
"Tadi saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI) dari (aplikasi) zoom, cuma disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengakses," ujarnya.
Padahal, lanjut Suhaimi, penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI tersebut tujuannya supaya kedua kandidat Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno lebih dikenal publik.
“Jadi kalau seperti tadi, itu sangat terbatas sekali yang mengetahui siapa yang akan mendampingi Pak Gubernur Anies, bagaimana kualitasnya, itu publik gak bisa mengakses, bahkan media juga gak bisa masuk langsung, itu sangat disayangkan sekali," pungkasnya.
(mhd)
Explore More