Bila Tetap Digelar, Pemilihan Wagub DKI Tak Pedulikan Imbauan Presiden Jokowi
Bila Tetap Digelar, Pemilihan Wagub DKI Tak Pedulikan Imbauan Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Wagub DKI Jakarta di tengah wabah Corona akan tetap dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2020 besok. Panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI bersikukuh menggelar pemilihan dengan dalih kesepakatan mayoritas anggota dewan parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai, pelaksanaan agenda pemilihan Wagub DKI merupakan akal-akalan anggota dewan yang ingin memanfaatkan kondisi tanggap darurat di tengah wabah Corona. (Baca: Masyarakat Dilarang Berkerumun, DPRD Justru Ngotot Gelar Pemilihan Wagub DKI)
"Publik sedang fokus dengan Covid-19. Kan pemilihan Wakil Gubernur DKI di DPRD DKI itu berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politics atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi proses itu?," kata Ubedilah saat dihubungi wartawan, Rabu (25/3/2020).
Menurut Ubedilah, jika pemelihan itu tetap digelar maka sama halnya menyepelekan sesuatu yang dianggap sebagai ancamam bersama. Terlebih, adanya imbauan lamgsung dari Presiden Joko Widodo untuk sementara tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan menghindari keramaian atau tidak melakukan pertemuan dengan jumlah besar.
"Ini juga menunjukkan DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Jadi mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing," pungkasnya.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai, pelaksanaan agenda pemilihan Wagub DKI merupakan akal-akalan anggota dewan yang ingin memanfaatkan kondisi tanggap darurat di tengah wabah Corona. (Baca: Masyarakat Dilarang Berkerumun, DPRD Justru Ngotot Gelar Pemilihan Wagub DKI)
"Publik sedang fokus dengan Covid-19. Kan pemilihan Wakil Gubernur DKI di DPRD DKI itu berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politics atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi proses itu?," kata Ubedilah saat dihubungi wartawan, Rabu (25/3/2020).
Menurut Ubedilah, jika pemelihan itu tetap digelar maka sama halnya menyepelekan sesuatu yang dianggap sebagai ancamam bersama. Terlebih, adanya imbauan lamgsung dari Presiden Joko Widodo untuk sementara tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan menghindari keramaian atau tidak melakukan pertemuan dengan jumlah besar.
"Ini juga menunjukkan DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Jadi mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing," pungkasnya.
(whb)
Explore More