Persempit Ruang Gerak Corona, Pemprov DKI Lakukan Ini

JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Misalnya mereviu izin keramaian, larangan pergi ke tempat keramaian seperti mal, dan membatasi jam buka restoran.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Cucu Kurnia mengatakan, secara teknis pihaknya tengah merumuskan larangan tersebut termasuk teknis pembatasan jam kerja restoran. "Kita akan berlakukan, tapi masih dirumuskan teknisnya seperti apa,” kata Cucu di Jakarta kemarin.

Selain larangan tempat keramaian dan pembatasan restoran, arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Covid-19 adalah membatasi aktivitas sekolah, isolasi daerah episentral, pembatalan izin yang sudah dikeluarkan, dan penutupan berbagai aktivitas publik. “Semua kegiatan yang bertujuan mengumpulkan orang banyak akan kita evaluasi,” ungkapnya. (Baca: Situs Pemantau Virus Corona Pemprov DKI Diserang Hacker)

Pemprov DKI Jakarta juga telah menunda empat kegiatan keramaian di Jakarta, yakni konser Head In the Clouds, Baby Metal, Foals Live In Jakarta, dan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya.

Ketua tim reviu perizinan Benny Agus Chandra mengatakan, keputusan mereviu perizinan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap virus corona. Artinya, semua permohonan izin baik yang sudah masuk dan yang sedang berlangsung akan dilakukan penilaian atas potensi risiko penyebaran penularan virus tersebut.

“Khusus untuk acara musik yang mengundang pihak luar umumnya sudah dibatalkan. Dan, pekan kemarin laga Persebaya dan Persija juga telah ditunda," kata Benny.

Selain Itu, lanjut Benny, pawai Ogoh-Ogoh yang akan dilaksanakan Parisada Hindu Dharma Indonesia juga dibatalkan. Sedianya upacara Ogoh-Ogoh untuk meramaikan Perayaan Nyepi akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Maret mendatang.

“Kami akan lakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya mengenai kegiatan di Jakarta, mengingat virus corona sudah masuk ke Indonesia, khususnya Jakarta," pungkasnya.

Ketua Tim Tanggap Covid-19 Catur Laswanto mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan perkumpulan dokter paru Indonesia, ahli epidemiologi, ahli kesehatan dari Universitas Indonesia, termasuk dari Asosiasi Rumah Sakit-Rumah Sakit di DKI Jakarta dan sebagainya.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim reviu perizinan, di mana ada standar kriteria penetapan izin. "Karena dari izin itu nanti setelah direviu oleh tim, akan menghasilkan apa. Apakah akan dibatalkan atau tidak atau hanya ditunda,” kata Catur. (Baca juga: Gara-Gara Corona, Pemprov DKI Batalkan Pawai Ogoh-Ogoh)

Upaya mempersempit ruang gerak virus corona tidak hanya dilakukan di ruang publik, tapi juga permukiman padat penduduk. Sudah beberapa hari ini Pemprov DKI memitigasi jangan sampai penularan virus masuk ke permukiman.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta mengatakan penyebaran virus corona sangat berbahaya lantaran sirkulasi udara di permukiman padat penduduk tidak bagus dan kondisi rumah tidak baik. Kemudian tidak ada fasilitas untuk melakukan self quarantine (isolasi diri) dan sebagainya.

"Kami terus berupaya memitigasi jangan sampai penularan lebih luas. Kami terus lakukan simulasi. Maka itu, ada peta jalur penyebaran. Salah satunya yaitu jalur kereta api Bogor-Kota karena ada temuan di Depok dan Kemang,” kata Suharti.

Dia menjelaskan, dalam melakukan mitigasi Pemprov DKI berpatokan pada tiga prinsip, yaitu responsif, urgen, dan faktual. Berdasarkan tiga prinsip tersebut, pemprov menggunakan data-data yang dimiliki untuk melakukan modeling simulasi guna memitigasi lebih lanjut.

Misalnya menggunakan data riwayat kontak dengan pasien positif. Menggunakan data gejala-gejala yang dialami, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri, dan sebagainya, termasuk data umur. “Kami gunakan untuk melakukan modeling dan hasilnya juga teman-teman sudah membaca bahwa kami menemukan kemungkinan positif lebih besar terjadi pada mereka yang punya kontak erat dengan pasien positif korona,” pungkasnya.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang merumuskan larangan pergi ke tempat keramaian dan pembatasan jam kerja restauran. Bahkan, DKI diminta lebih terbuka mengenai peta penyebaran virus corona. (Baca juga: DKI Berharap Penyebaran Virus Corona Tak Terjadi di Pemukiman Padat Penduduk)

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, langkah cepat Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi virus corona patut diapresiasi. Menurutnya, penyebaran virus korona bukan hal yang baru untuk diinformasikan.

"Jadi memang sudah seharusnya pemerintah mengambil beberapa skenario menghadapai virus corona. Salah satunya yaitu membatasi aktivitas masyarakat," kata Purwanto.

Dia menjelaskan, ada empat hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, pemetaan mana daerah yang berpotensi dan mana yang tidak. Kedua, peningkatan layanan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan sebesar Rp54 milliar. Ketiga, pembentukan command center di setiap wilayah, dan keempat, penetapan ruang isolasi dengan daerah yang terdampak. (Bima Setiyadi)