Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Buruh Tolak Omnibus Law di DPR
Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Buruh Tolak Omnibus Law di DPR
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 2.653 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (12/2/2020). Pengamanan unjuk rasa dilakukan dalam di tiga zona.
"Sekitaran DPR/MPR, pintu 10 Senayan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Dia memperkirakan jumlah buruh yang turun ke jalan sekitar 10 ribu orang. Mereka melakukan aksi penolakan Omnibus Law.
"Kalau data yang masuk ke kita ada 4 ribu lebih yang bergerak. Itu berasal dari DKI, dari Tangerang, Bekasi dan Bandung," ujar Heru.
Ribuan buruh yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law menganggap Omnibus Law sebagai ancaman yang merugikan bagi buruh.
"Mereka menuntut kejelasan. Karena memang sampai sekarang draftnya belum mereka terima," ungkap Heru.
Hery menuturkan, jika jalanan tersendat oleh massa aksi maka jalanan di belakang DPR bakal dibuat satu arah. "Supaya arus dari arah Hotel Mulia berjalan lancar hingga tak terjadi sumbatan," jelas Heru.
Menyikapi hal tersebut, dia telah melakukan koordinasi dengan pihak penanggung jawab aksi supaya menjaga massa aksi agar tidak berbuat onar sehingga merugikan pengguna jalan lainnya.
"Di depan DPR sementara tak ada pengalihan arus. Kesepakatan dari mereka aksi ini aksi damai. Mereka tak akan menutup jalan tol maupun Busway. Sehingga jalur tetap kami buka sehingga masyarakat bisa beraktifitas," jelas Heru.
Selanjutnya, direncanakan massa akan bertemu dengan anggota dewan untuk melakukan audiensi. "Janjinya jam 14.00 selesai. Semoga sebelum jam 17.00 sudah selesai agar tak menggangu masyarakat yang beraktivitas," kata Heru.
Sementara itu, Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, ada 5 SSK TNI yang diterjunkan mengamankan aksi ini.
"Ada sekitar 500 anggota TNI yang turun. Dari Kodam Jaya dan gabungan lainnya. Kami bantu Polri melakukan pengamanan," kata Wahyu Yudhayana.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, dalam aksi ini para buruh menuntut agar diikutsertakan dalam pembahasan aturan baru tersebut.
"Kami meminta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," ujar dia.
Andi menilai, hingga kini kaum buruh belum mendapatkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.
"Aksi (unjuk rasa) adalah pilihan terakhir kami ketika seluruh cara sudah kami tempuh," kata dia. (Baca Juga: Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diserahkan ke DPR Siang Ini
Andi menjamin aksi buruh akan berlangsung dengan tertib dan damai. Apalagi koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dilakukan secara intensif.
"Sekitaran DPR/MPR, pintu 10 Senayan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Dia memperkirakan jumlah buruh yang turun ke jalan sekitar 10 ribu orang. Mereka melakukan aksi penolakan Omnibus Law.
"Kalau data yang masuk ke kita ada 4 ribu lebih yang bergerak. Itu berasal dari DKI, dari Tangerang, Bekasi dan Bandung," ujar Heru.
Ribuan buruh yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law menganggap Omnibus Law sebagai ancaman yang merugikan bagi buruh.
"Mereka menuntut kejelasan. Karena memang sampai sekarang draftnya belum mereka terima," ungkap Heru.
Hery menuturkan, jika jalanan tersendat oleh massa aksi maka jalanan di belakang DPR bakal dibuat satu arah. "Supaya arus dari arah Hotel Mulia berjalan lancar hingga tak terjadi sumbatan," jelas Heru.
Menyikapi hal tersebut, dia telah melakukan koordinasi dengan pihak penanggung jawab aksi supaya menjaga massa aksi agar tidak berbuat onar sehingga merugikan pengguna jalan lainnya.
"Di depan DPR sementara tak ada pengalihan arus. Kesepakatan dari mereka aksi ini aksi damai. Mereka tak akan menutup jalan tol maupun Busway. Sehingga jalur tetap kami buka sehingga masyarakat bisa beraktifitas," jelas Heru.
Selanjutnya, direncanakan massa akan bertemu dengan anggota dewan untuk melakukan audiensi. "Janjinya jam 14.00 selesai. Semoga sebelum jam 17.00 sudah selesai agar tak menggangu masyarakat yang beraktivitas," kata Heru.
Sementara itu, Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, ada 5 SSK TNI yang diterjunkan mengamankan aksi ini.
"Ada sekitar 500 anggota TNI yang turun. Dari Kodam Jaya dan gabungan lainnya. Kami bantu Polri melakukan pengamanan," kata Wahyu Yudhayana.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, dalam aksi ini para buruh menuntut agar diikutsertakan dalam pembahasan aturan baru tersebut.
"Kami meminta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," ujar dia.
Andi menilai, hingga kini kaum buruh belum mendapatkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.
"Aksi (unjuk rasa) adalah pilihan terakhir kami ketika seluruh cara sudah kami tempuh," kata dia. (Baca Juga: Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diserahkan ke DPR Siang Ini
Andi menjamin aksi buruh akan berlangsung dengan tertib dan damai. Apalagi koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dilakukan secara intensif.
(mhd)
Explore More